KabarBaik.co, Sidoarjo– Memanfaatkan momen Car Free Day (CFD), warga yang beraktivitas di Alun-alun Sidoarjo kini bisa sekaligus menunaikan kewajiban pajak tanpa harus menyita waktu di hari kerja.
Inisiatif ini dihadirkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo yang membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) langsung di lokasi CFD. Warga cukup datang, mengurus administrasi, dan pembayaran pun bisa dilakukan dengan cepat.
Tak berhenti di situ, layanan semakin lengkap dengan kehadiran mobil Samsat Keliling hasil kolaborasi bersama Bapenda Jatim. Melalui fasilitas ini, masyarakat juga dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala BPPD Sidoarjo Noer Rachmawati menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja. Menurutnya, pendekatan pelayanan langsung di ruang publik terbukti lebih efektif.
“Banyak warga yang akhirnya memanfaatkan layanan ini karena waktunya lebih fleksibel. Mereka bisa tetap beraktivitas di CFD tanpa harus meninggalkan kewajiban membayar pajak,” ungkapnya, Minggu (19/4).
Dengan adanya gebrakan layanan seperti ini, warga Sidoarjo kini semakin dimudahkan dalam membayar pajak. Tanpa harus antre di kantor pada hari kerja, masyarakat bisa memanfaatkan waktu santai di akhir pekan untuk tetap taat pajak.
Konsep jemput bola yang diterapkan dinilai mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak. Selain praktis, suasana santai CFD juga membuat proses pembayaran terasa lebih ringan dan tidak membebani.
Layanan ini dibuka rutin setiap pelaksanaan CFD di kawasan Paseban Alun-alun, mulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIB. Waktu tersebut disesuaikan dengan jam berlangsungnya kegiatan CFD yang selalu ramai dikunjungi warga.
Ke depan, Pemkab Sidoarjo berharap langkah ini bisa terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, inovasi pelayanan publik seperti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*)
