KabarBaik.co – DPRD Kota Blitar menghentikan tambahan modal bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni BPR Artha Praja dan PDAM. Keputusan itu diambil karena kinerja kedua BUMD itu dinilai belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, menegaskan penyertaan modal tidak bisa terus digelontorkan tanpa hasil nyata. Ia menyoroti pengelolaan BPR Artha Praja yang dianggap kurang produktif. Dana yang seharusnya diputar untuk usaha, justru sebagian besar ditaruh di deposito.
“Untuk sementara penyertaan modal kami hentikan dulu. Kinerja harus dibenahi agar tidak hanya jadi beban APBD,” ujar Syahrul, Senin (29/9).
Tak hanya BPR, dewan juga meminta Pemkot Blitar mengevaluasi PDAM. Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi perusahaan air minum itu belum terlihat signifikan. Kondisi makin terasa sejak pandemi, ketika setoran PAD nyaris stagnan.
Dewan berharap ada langkah konkret dari Pemkot. Evaluasi manajemen, transparansi penggunaan dana, hingga strategi bisnis baru harus segera dijalankan agar BUMD benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Kejengkelan DPRD cukup beralasan. Hingga September 2025, realisasi PAD Kota Blitar baru Rp 130 miliar atau sekitar 58,8 persen dari target Rp 221 miliar. Angka itu membuat dewan menilai kinerja BUMD belum sebanding dengan dana yang sudah dikucurkan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas dalam setiap pengelolaan BUMD maupun BLUD.
“Kalau tidak terukur, pengelolaan hanya akan mengulang pola lama yang tidak efektif,” ujarnya. (*)
