KabarBaik.co – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember soroti poster Pemkab Jember soal progres Dinas Kesehatan (Dinkes) yang telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 523 Miliar sejak tahun 2021. Diketahui, poster tersebut banyak tersebar di media sosial (medsos).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo mengatakan, adanya poster itu menunjukkan progres dari Dinkes Jember. Sejalan dengan program J-Pasti Kueren (JPK) yang diinisiasi oleh Dinkes Jember.
“Jadi sejak 2021-2022 itu ada program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu namanya SPM, itu sumbernya dari APBD. Ada kurang lebih sekitar Rp 92 miliar untuk membayar BPJS yang dibiayai oleh pemerintah (PBI=Penerima Bantuan Iuran). Lalu lewat program J-Pasti Keren (JPK) ini, kalau dulu kan (bernama) SPM. Nah kalau total anggarannya, kurang lebih sekitar Rp 152 miliar anggaran yang berasal dari APBD saat itu,” ujar pria yang akrab disapa Ipung itu, Jumat (20/9).
Kemudian, lanjut Ipung, di tahun 2022-2023 ada proses regulasi. Bagaimana untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis, cukup dengan KTP.
“Jadi total Rp 113 miliar untuk anggaran yang digelontorkan jadi wajar jika anggaran itu besar,” terangnya.
Ia menjelaskan secara rinci terkait anggaran yang digunakan untuk membayar BPJS yang PBI itu Rp 63 miliar. Sedangkan untuk anggaran JPK, Rp 50 miliar pada tahun 2022.
“Nah, tahun 2023 untuk yang BPJS Rp 65 miliar, sedangkan JPK Rp 48 miliar. Jadi totalnya (selama tahun 2022-2023) Rp 113 miliar,” ungkapnya.
Selanjutnya untuk anggaran APBD pada tahun 2024 ini, kata Ipung, ada peningkatan untuk pembayaran BPJS yang PBI itu.
“Karena banyak peserta masyarakat yang tidak mampu. Karena yang tidak punya BPJS ini sudah mulai menambah, totalnya membayar BPJS itu Rp 103 miliar, sedangkan JPK Rp 42 miliar. Totalnya menjadi Rp 145 miliar,” papar Ipung.
Pria di periode 2019-2023 menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Jember tersebut mengatakan bahwa yang disebut dalam poster merupakan informasi yang benar.
“Karena jumlah Rp 523 miliar itu adalah total dari keseluruhan anggaran APBD mulai dari 2021 sampai 2024. Nah tapi di tahun 2024 ini kan masih proses berjalan,” ujarnya.
Dengan adanya informasi yang disebar lewat poster itu, lanjut Ipung, menjadi sebuah gambaran dan wawasan agar masyarakat Jember ini, khususnya warga kurang mampu mendapat perhatian serius untuk kesehatannya.
“Kenapa demikian, karena dulu itu belum diperhatikan. Maka saat ini, lebih memperhatikan semua warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu ini harus dibantu. Ya menggunakan dana APBD, jadi semua gratis,” terangnya.
Terkait anggaran yang terprogres itu pun, menurut legislator PDI Perjuangan itu, diakui jika dimungkinkan ada yang kurang.
Sementara itu, Kepala Dinkes Jember dr. Hendro Soelistijono membenarkan informasi soal poster progres dari layanan kesehatan yang diberi nama J-Pasti Kueren itu.
“Artinya progres kami lewat program J-Pasti Kueren itu sudah berjalan,” ujar dokter Hendro.
Untuk pembahasan anggaran, lanjut dokter Hendro, juga dibahas bersama Komisi D DPRD Jember sebagai mitra kerja.
“Sehingga dari setiap pembahasan anggaran untuk apa, sasarannya siapa, Kami laporkan dan jabarkan dengan jelas,” ulasnya.
“Memang kami akui masih ada kekurangan, tapi progres itu masih berjalan. Kalau pun ada kekurangan nantinya dibantu anggota dewan akan dilakukan pembahasan lanjutan di P-APBD. Ini masih berproses,” pungkasnya. (*)
