KabarBaik.co, Banyuwangi – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan panjang di lintasan Ketapang-Gilimanuk tidak hanya mengganggu arus logistik dan mudik, tetapi juga berpotensi menghambat pariwisata.
Menurut Bambang, antrean panjang menuju Bali dapat membuat wisatawan enggan berkunjung, padahal sektor pariwisata menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui efek berganda yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Jangan sampai kemacetan atau antrean panjang lintas ini mengakibatkan orang jadi enggan berpariwisata. Dampak multiplier ekonomi dari sektor wisata luar biasa besar,” kata Bambang usai rakor berasama lintas stakeholder di Pelabuhan Ketapang, Senin (6/4).
Apabila sektor pariwisata loyo maka berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut target kunjungan wisatawan domestik ke Bali tahun ini mencapai sekitar 12 juta orang. Sementara wisatawan mancanegara ditargetkan naik dari sekitar 6,6 juta menjadi 7,5 hingga 8 juta kunjungan.
Bambang khawatir target tersebut sulit tercapai jika isu kemacetan yang terus muncul di media lebih dominan dibanding informasi bahwa kondisi lalu lintas dan penyeberangan kini sudah mulai lancar.
“Yang masuk berita cuma macet terus. Padahal sekarang sudah lengang. Kami berharap langkah-langkah ke depan ini bisa memicu pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya Bali,” ujarnya.
Oleh karenanya ia meminta percepatan solusi kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Dalam rakor bersama ASDP Ketapang, Gapasdap, KPLP, kepolisan, Dinas Perhubungan termasuk asosiasi sopir. Hasilnya mereka menyimpulkan kemacetan karena lintasan Jawa Bali ini kekurangan dermaga.
“Semua sepakat inti utamanya bukan kekurangan kapal. Kapal masih berlebih, tetapi lintasan ini kekurangan dermaga, sehingga harus segera direalisasikan penambahan dermaga,” kata Bambang Haryo.
Menurutnya, tambahan dermaga di Bulusan, Ketapang, sudah tersedia, namun belum diimbangi dermaga pasangan di Gilimanuk. Padahal, lahan untuk pembangunan di sisi Gilimanuk disebut sudah ada dan siap digunakan, tinggal menunggu dukungan anggaran.
Bambang menjelaskan kebutuhan anggaran pembangunan dermaga pasangan tersebut diperkirakan sekitar Rp300 miliar. Pembangunan dermaga bisa langsung dilakukan ASDP, atau bila tidak mampu ASDP bisa mengajukan anggarannya ke Kementerian Perhubungan.
“Kalau bisa tidak lebih dari Lebaran tahun depan sudah selesai. Syukur-syukur bisa dipakai mengantisipasi angkutan tahun baru. Karena ini kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Selain penambahan dermaga, rapat ini juga menyinggung masalah penyempitan jalan dan jembatan di jalur menuju pelabuhan yang memicu antrean kendaraan. Situasi ini juga menjadi pemicu kemacetan.
Bambang mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga untuk merealisasikan pelebaran jalan serta pelebaran jembatan di jalur nasional lintas provinsi tersebut.
“Solusi jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah optimalisasi Dermaga Bulusan dan penambahan dermaga di Gilimanuk, disertai peningkatan kapasitas akses jalan menuju pelabuhan. Ini lintas antarprovinsi, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Harus ada solusi nyata,” tegas Bambang.
