KabarBaik.co, Banyuwangi – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin (6/4). Dalam kunjungannya ia melakukan rapat koordinasi dengan lintas stakeholder untuk mengurai biang kemacetan di lintas Ketapang – Gilimanuk yang terjadi selama arus mudik dan balik lebaran 2026.
Sejumlah stakeholder yang terlibat rapat diantaranya ASDP Ketapang, Gapasdap, KPLP, Kepolisan, TNI, Dinas Perhubungan termasuk asosiasi sopir. Hasilnya mereka menyimpulkan kemacetan karena lintasan Jawa Bali ini kekurangan dermaga.
“Semua sepakat inti utamanya bukan kekurangan kapal. Kapal masih berlebih, tetapi lintasan ini kekurangan dermaga, sehingga harus segera direalisasikan penambahan dermaga,” kata Bambang Haryo.
Menurutnya, tambahan dermaga di Bulusan, Ketapang, sudah tersedia, namun belum diimbangi dermaga pasangan di Gilimanuk. Padahal, lahan untuk pembangunan di sisi Gilimanuk disebut sudah ada dan siap digunakan, tinggal menunggu dukungan anggaran.
Bambang menjelaskan kebutuhan anggaran pembangunan dermaga pasangan tersebut diperkirakan sekitar Rp 300 miliar. Pembangunan dermaga bisa langsung dilakukan ASDP, atau bila tidak mampu ASDP bisa mengajukan anggarannya ke Kementerian Perhubungan.
“Kalau bisa tidak lebih dari Lebaran tahun depan sudah selesai. Syukur-syukur bisa dipakai mengantisipasi angkutan tahun baru. Karena ini kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Selain penambahan dermaga, rapat ini juga menyinggung masalah penyempitan jalan dan jembatan di jalur menuju pelabuhan yang memicu antrean kendaraan. Situasi ini juga menjadi pemicu kemacetan.
Bambang mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga untuk merealisasikan pelebaran jalan serta pelebaran jembatan di jalur nasional lintas provinsi tersebut.
“Solusi jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah optimalisasi Dermaga Bulusan dan penambahan dermaga di Gilimanuk, disertai peningkatan kapasitas akses jalan menuju pelabuhan. Ini lintas antarprovinsi, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Harus ada solusi nyata,” tegas Bambang.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) Slamet Barokah menilai kemacetan dipicu tingginya volume kendaraan menuju Bali yang tidak diimbangi kapasitas fasilitas penyeberangan. Ia menegaskan evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan karena Ketapang merupakan salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia.
“Kalau ini tidak dievaluasi, ke depan kemacetan bisa lebih parah karena intensitas kendaraan logistik terus tinggi,” ujarnya.
