KabarBaik.co, Banyuwangi – Kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dalam setahun terakhir makin intens. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mendesak pemerintah segera melakukan solusi konkret.
Terbaru kemacetan terjadi sejak Minggu (21/6) hingga hari ini Kamis (25/6) pantauan satelit pukul 11.00 WIB menunjukkan kemacetan masih terjadi hingga diutara Jalur Lingkar.
Menurut Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo kemacetan yang makin intens di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk menjadi bukti mendesaknya peningkatan kapasitas pelabuhan dan dermaga. Macet bukan karena minimnya jumlah kapal.
Khoiri Soetomo menyebut, saat ini terdapat sekitar 56 kapal yang memiliki izin operasi dan siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk. Akan tetapi, jumlah dan kapasitas dermaga yang tersedia hanya mampu mengakomodasi sekitar 28 kapal untuk beroperasi secara efektif setiap harinya.
“Dengan kondisi tersebut, sekitar 28 kapal lainnya harus menunggu giliran operasi sebagai kapal cadangan,” ujar Khoiri.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama di lintasan Ketapang-Gilimanuk bukan berada pada ketersediaan armada kapal, tetapi pada keterbatasan jumlah dermaga dan kapasitas pelabuhan yang belum mampu mengoptimalkan seluruh kapal yang telah memiliki izin operasi.
GAPASDAP menilai kondisi itu semakin terasa seiring pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara kapasitas infrastruktur penyeberangan belum mengalami peningkatan yang sebanding.
Berdasarkan pemantauan lapangan, sejumlah faktor turut menyebabkan antrean kendaraan terjadi. Di antaranya peningkatan signifikan kendaraan logistik, bus, dan kendaraan pribadi selama masa libur sekolah, keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia, serta kapasitas dermaga yang belum seluruhnya mampu melayani kendaraan logistik bermuatan besar secara optimal.
Selain itu, kondisi arus laut dan cuaca pada periode Juni-Juli yang cukup kuat juga memengaruhi kecepatan proses sandar dan bongkar muat kapal. Keterbatasan fasilitas pendukung pelabuhan, area penyangga kendaraan (buffer zone), serta akses jalan menuju pelabuhan juga menjadi faktor yang memperberat kepadatan kendaraan.
Gapasdap menilik adanya tambahan beban kendaraan logistik yang menuju Pelabuhan Tanjung Wangi untuk penyeberangan menuju Lombok. Hal tersebut terjadi karena operasional kapal di jalur tersebut saat ini hanya berjalan dua kapal dari sebelumnya empat kapal.
Seluruh operator anggota GAPASDAP, lanjut Khoiri, terus berupaya meningkatkan produktivitas pelayanan dengan mengoptimalkan armada yang tersedia, mempercepat proses bongkar muat, serta tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran.
Meski demikian, GAPASDAP menilai persoalan antrean tidak dapat hanya diselesaikan dari sisi operasional. Percepatan pembangunan infrastruktur penyeberangan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Selama beberapa tahun terakhir, GAPASDAP telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jembrana, serta seluruh pemangku kepentingan terkait agar dilakukan percepatan pengembangan lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Sejumlah usulan tersebut meliputi pembangunan dermaga baru di Ketapang dan Gilimanuk, perluasan kapasitas pelabuhan, perbaikan dan optimalisasi fasilitas Dermaga Bulusan, pengembangan area buffer zone kendaraan, peningkatan akses jalan menuju pelabuhan, penyediaan serta percepatan pembebasan lahan, hingga penyusunan masterplan pengembangan lintasan Ketapang-Gilimanuk sebagai koridor logistik dan pariwisata strategis nasional.
GAPASDAP menegaskan bahwa lintasan Ketapang-Gilimanuk bukan hanya penghubung Pulau Jawa dan Bali, tetapi juga menjadi salah satu urat nadi logistik nasional yang mendukung distribusi barang, pariwisata, dan mobilitas masyarakat menuju Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur.
“Penambahan satu dermaga baru tidak hanya akan mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik nasional, menurunkan biaya distribusi barang, mendukung sektor pariwisata, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” ujar Khoiri. (*)
