KabarBaik.co, Banyuwangi – Kemacaten di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, semakin intens dalam waktu setahun belakangan. Bila dulunya sering terjadi saat momen libur atau hari besar, macet saat ini hampir terjadi setiap pekan.
Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan bersurat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong solusi atas persoalan kemacetan panjang yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan penghubung Jawa – Bali tersebut.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, bahwa kewenangan utama terkait pengelolaan penyeberangan berada di pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya siap mendukung upaya penanganan kemacetan.
Sebab, kawasan Ketapang merupakan bagian dari wilayah Banyuwangi dan memiliki peran penting terhadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
“Kalau kami sebagai pemerintah daerah tentu siap mendukung, karena itu juga bagian dari wilayah kami, wilayah kerja kami. Kalau tidak dibantu, sering kita lihat kemacetan dan pengiriman logistik juga terhambat,” kata Ipuk.
Ipuk menyebut, jalur ketapang sangat berarti besar terhadap perekonomian Banyuwangi. Sebab, jalur tersebut menjadi akses utama keluar masuk daerah, termasuk distribusi berbagai produk lokal.
“Jalur Ketapang ini jalur utama masuk dan keluar Banyuwangi. Kalau terganggu, dampaknya juga akan mengganggu sektor lain, termasuk produk-produk Banyuwangi yang harus keluar melalui jalur ini,” ujar Ipuk.
Menurutnya, persoalan antrean kendaraan di Ketapang tidak hanya disebabkan keterbatasan jumlah kapal, tetapi masalah infrastruktur terutama dermaga. “Jumlah kapal yang sangat terbatas ini harus dicari solusinya. Tidak hanya kapal, di Banyuwangi dermaga juga harus ditambah. Banyak kapal tapi kalau dermaganya tidak ada tetap akan ada antrean panjang,” jelasnya.
Soal usulan pengaktifan kembali rute penyeberangan Ketapang-Lembar yang sebelumnya pernah tersedia. Usulan tersebut, kata dia, akan dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena berkaitan dengan kebijakan lintas daerah.
“Kita akan tampung usulan ini dan komunikasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Pemkab Banyuwangi, lanjutnya, telah beberapa kali mengirimkan surat terkait persoalan tersebut dan akan kembali memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mendapat perhatian. (*)
