KabarBaik.co, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai daerah percontohan pengembangan Dashboard Rice Journey, sistem pemantauan komoditas beras yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pangan nasional berbasis data.
Penunjukan tersebut disampaikan Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Sugeng Santoso, dalam rapat koordinasi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta jajaran Pemkab Banyuwangi, Senin (6/7).
Sugeng mengatakan, Dashboard Rice Journey dikembangkan sebagai decision support system (DSS) untuk mendukung target peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Nasional dalam RPJMN 2025–2029.
“Dashboard ini akan memberikan masukan sebagai bahan pengambilan kebijakan, khususnya komoditas beras, secara cepat, tepat, dan berbasis data,” kata Sugeng.
Melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memantau kondisi produksi, stok, distribusi, hingga potensi kenaikan harga maupun kelangkaan beras secara realtime. Sistem itu juga mampu menganalisis penyebab persoalan dan memberikan rekomendasi intervensi yang tepat.
“Dashboard tidak hanya mampu mendeteksi potensi gangguan secara dini, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat, mengevaluasi kualitas data, mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Sugeng, Banyuwangi dipilih karena memiliki ekosistem yang mendukung. Selain menjadi salah satu daerah produsen beras nasional, Banyuwangi dinilai aktif melakukan pengendalian distribusi pangan dan inflasi, serta memiliki tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang baik.
“Nantinya model yang dikembangkan di Banyuwangi akan menjadi model dashboard bagi daerah lainnya,” ungkapnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan siap mendukung pengembangan Dashboard Rice Journey bersama Kemenko Pangan.
“Terima kasih atas kepercayaan Kemenko Pangan kepada Banyuwangi. Semoga kolaborasi ini dapat menghasilkan tata kelola pangan berbasis data yang semakin baik untuk mendukung produksi pangan nasional,” kata Ipuk.
