KabarBaik.co, Surabaya – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui dukungan APBN. Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran ketahanan pangan di Jatim mencapai Rp 307,86 miliar atau tumbuh 51,17%
dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Capaian tersebut menjadi sinyal positif setelah pada tahun sebelumnya realisasi anggaran ketahanan pangan mengalami kontraksi hingga 61,59%. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya pagu anggaran ketahanan pangan di Jawa Timur yang mencapai Rp 2,87 triliun pada 2026, melonjak dibandingkan Rp 878,71 miliar pada tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Jatim Saiful Islam mengatakan peningkatan pagu anggaran tersebut mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai produsen padi terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 7,71 juta ton gabah kering giling,” ujar Saiful, Kamis (25/6).
Dukungan APBN tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan dan bantuan kepada sektor pertanian. Hingga Mei 2026, pemerintah telah membangun prasarana jaringan sumber daya air sepanjang 1.143 kilometer, mengembangkan dua bendungan, serta menyalurkan bantuan pupuk dan pestisida kepada 985.568 petani.
Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan kawasan tanaman semusim seluas 56.050 hektare dan kawasan aneka palma seluas 5.050 hektare.
Di sektor perikanan, realisasi anggaran dimanfaatkan untuk penyaluran 5,5 juta benih ikan air payau, 7.571 bibit rumput laut, serta bantuan 30 unit peralatan budidaya ikan air payau. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terus berjalan melalui pelatihan bidang pertanian dan perikanan yang telah menjangkau 1.260 peserta. Tak hanya itu, program peningkatan produksi peternakan juga terealisasi dengan dukungan terhadap 2.400 ekor ternak.
Di tengah penguatan sektor pangan tersebut, perekonomian Jawa Timur juga menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Pada Mei 2026, inflasi tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,49% secara tahunan. Stabilitas harga didukung oleh terjaganya pasokan berbagai komoditas pangan sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.
Kondisi tersebut turut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur yang mencapai 120,33 pada Mei 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir dan tumbuh 3,32% dibandingkan bulan sebelumnya.
Menurut Saiful, capaian tersebut merupakan yang terbaik di Pulau Jawa, terutama ditopang oleh kinerja subsektor hortikultura yang terus menguat.
Sementara itu, aktivitas industri di Jawa Timur juga terus berkembang. Hingga April 2026, nilai impor mencapai US$10,39 miliar, dengan sekitar 79,40% di antaranya berupa bahan baku dan barang penolong untuk industri.
Masuknya bahan baku tersebut menopang aktivitas manufaktur yang menghasilkan ekspor industri pengolahan sebesar US$8,52 miliar atau setara 94,32% dari total ekspor Jawa Timur.
Meski demikian, tingginya kebutuhan bahan baku impor menyebabkan neraca perdagangan kumulatif Januari-April 2026 masih mencatat defisit sebesar US$ 1,87 miliar.
Dari sisi investasi, Jawa Timur tetap menjadi salah satu tujuan utama penanaman modal nasional. Realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp 498,79 triliun atau tumbuh 7,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sektor industri logam dasar menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 13,9% dari total investasi.
“Dominasi investasi pada industri logam dasar menunjukkan Jawa Timur masih menjadi magnet utama bagi pengembangan industri strategis nasional,” kata Saiful.
Menurutnya, tingginya impor bahan baku yang diiringi peningkatan investasi industri menunjukkan proses penguatan kapasitas manufaktur sedang berlangsung secara masif. Di sisi lain, inflasi yang tetap terkendali serta meningkatnya Nilai Tukar Petani menjadi indikator bahwa transformasi industri berjalan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Jawa Timur hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp 3,74 triliun atau 59,99% dari target APBN sebesar Rp6,24 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
PNBP yang berasal dari kementerian dan lembaga tumbuh 16,58%, terutama didorong oleh penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran sebelumnya, layanan pertanahan, serta penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp1,70 triliun atau 46,38% dari target, meningkat 2,19% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan jasa pendidikan sebesar 10,4% dan layanan kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar 8,4%. Adapun kelompok PNBP lainnya telah mencapai Rp2,04 triliun atau sekitar 79,52% dari target yang ditetapkan pemerintah. (*)
