KabarBaik.co, Surabaya – Nasib pembangunan Flyover Taman Pelangi atau yang lebih dikenal sebagai Flyover Dolog hingga pertengahan tahun 2026 ini masih belum jelas. Pasalnya, proyek strategis tersebut kini sepenuhnya dialihkan pembiayaannya dari skema campuran menjadi murni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menjelaskan bahwa semula proyek ini direncanakan menggunakan kombinasi anggaran antara Pemkot dan pemerintah pusat. Namun, setelah melalui komunikasi intensif, akhirnya pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya pendanaan proyek tersebut.
“Alhamdulillah di-take over, jadi semuanya dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah kota sekarang hanya menunggu,” ujar Aning dalam keterangannya di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (7/7).
Dengan adanya pengambilalihan tersebut, Pemkot Surabaya tidak lagi mengalokasikan anggaran fisik dalam APBD untuk proyek ini. Anggaran daerah saat ini hanya difokuskan pada proses pembebasan lahan yang sebenarnya telah tuntas diselesaikan pada 2025.
“Di APBD sudah tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan. Semua sudah di-take over 100 persen oleh pemerintah pusat,” tambahnya.
Menurut Aning, peran Pemkot saat ini hanya sebatas mengawal agar proyek tersebut benar-benar masuk dalam daftar prioritas nasional. Estimasi nilai pembangunan flyover yang menghubungkan kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 miliar.
Melihat kondisi saat ini, Aning menegaskan bahwa pembangunan idealnya baru akan terealisasi dalam APBN tahun 2027. Hal ini lantaran hingga tahun 2026 ini belum ada kepastian anggaran yang turun dari pusat.
Kondisi ini sekaligus menepis isu yang beredar bahwa pembangunan akan dimulai pada Juli 2026. Aning menegaskan, rencana tersebut belum memiliki dasar anggaran yang kuat.
“Yang jelas di APBD sudah tidak ada. Dari Kementerian PUPR juga menyampaikan belum ada. Jadi kalau ditanya Juli, belum bisa,” tegasnya.
Saat ini, proyek Flyover Taman Pelangi masih berada pada tahap menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Pemkot Surabaya memastikan akan terus melakukan pendekatan dan pengawalan agar proyek yang dinilai sangat penting untuk mengurai kemacetan ini dapat segera dieksekusi. (*)
