KabarBaik.co, Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan di seluruh Indonesia mulai Senin (13/7), seiring berakhirnya masa libur sekolah. Di saat distribusi makanan untuk para siswa kembali normal, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memastikan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan (pulbaket) terkait pelaksanaan MBG. Namun, kebijakan itu bukan berarti proses penegakan hukum berhenti.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/7), membenarkan beredarnya surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 yang memerintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan mengenai pelaksanaan MBG di wilayah hukum masing-masing.
“Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen surat yang beredar luas, penghentian pengumpulan data merupakan tindak lanjut atas surat sebelumnya, yakni Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Dalam surat terdahulu, seluruh Kejati diminta melakukan inventarisasi dan menyampaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG oleh Badan Gizi Nasional.
Inventarisasi tersebut juga dilakukan sebagai tindak lanjut disposisi Jaksa Agung atas laporan pemberitaan media mengenai kegiatan pengumpulan data dan keterangan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski kegiatan pengumpulan data resmi dihentikan, Kejaksaan Agung memastikan seluruh data yang telah dihimpun tetap menjadi bagian penting dalam proses penyidikan.
Baca Juga: Jejak Karier Dua Oknum Purnawirawan Jenderal yang Terseret Pusaran Korupsi MBG
Anang menegaskan, data tersebut akan didalami untuk mengungkap keterkaitannya dengan para tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. “Tentunya data-data yang sudah terkumpul yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung,” katanya.
Diketahui, momentum tersebut bertepatan dengan dimulainya kembali penyaluran MBG di sekolah-sekolah setelah libur semester. Pemerintah melalui BGN kembali menjalankan program tersebut secara nasional seiring masuknya siswa ke tahun ajaran baru.
Presiden Minta Gubernur hingga Kades Ikut Awasi Dapur MBG
Sementara itu, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa (kades) untuk ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat, terutama anak-anak.
Prabowo menegaskan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Jangan sampai program untuk meningkatkan gizi anak bangsa ini dirusak oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
“Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).
Baca Juga: Skandal Proyek Ompreng MBG: Dari Jejak Gemilang, Nasib Sang Jenderal Berakhir di Tahanan
Karena itu, Prabowo meminta seluruh jajaran di pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN (Badan Gizi Nasional). Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” tegasnya.
Prabowo juga meminta aparat TNI dan Polri ikut melakukan pengawasan dengan pendekatan yang baik. Jangan menjadikan pemeriksaan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. “Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” ujarnya.
Baca Juga: Maling Berkedok Gizi di Negara Katering
Presiden Prabowo optimistis masyarakat juga akan menjadi bagian penting dalam pengawasan SPPG. Saat ini publik semakin mudah menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran. “Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” katanya.
Prabowo juga meminta pengelola SPPG untuk tidak mencurangi menu yang disediakan bagi para penerima manfaat. Dia mencontohkan potongan ayam harus sewajarnya, jangan dipotong terlalu kecil. “Negara kaya Amerika satu ayam dipotong empat. Satu orang makan seperempat ayam. Kalau kita (Indonesia) satu ayam dipotong delapan atau sepuluh paling kecil. Jangan pula dipotong 18 atau 20,” jelasnya.
Baca Juga: Janji Kampanye MBG Bukan Tameng Rente di Tengah Nasib Terinjak Pajak
Presiden Prabowo berpesan kepada Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, bahwa penyajian menu boleh sederhana, tapi terukur. Agar kualitas gizi tetap terjaga. “Ibu Nanik, jangan bikin telur dadar. (Buat) telur rebus atau ceplok. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam. Bisa empat orang makan satu (telur) ayam,” kata Prabowo
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan karena program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Asupan gizi yang baik sejak dini akan menentukan perkembangan otak, tulang, dan otot anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang produktif.
Baca Juga: Kongkalikong Proyek Motor MBG Rp 1,1 T Juga Seret Perwira TNI Berpangkat Kolonel
“Dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makannya tidak bagus, dia nanti tidak maksimal,” kata Prabowo.
Prabowo mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum menerima manfaat program MBG. Namun, Presiden meminta masyarakat bersabar karena pemerintah akan terus memperluas jangkauan program secara bertahap. “Negara kita besar sekali, pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu,” ujar Prabowo. (*)
