KabarBaik.co, Wonosobo – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah melibatkan sekitar 148.000 pemasok pangan lokal. Ke depan, pemerintah akan memperkuat sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat.
“Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” kata Zulhas saat menghadiri Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah.
Forum itu dihadiri organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah isu dibahas, mulai dari pengembangan pangan lokal, perhutanan sosial, hingga penguatan ekonomi desa.
Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan Indonesia memiliki potensi besar melalui keragaman pangan lokal yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, tidak hanya bergantung pada komoditas beras.
“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Menurut dia, penguatan pangan lokal merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah terus mendorong agar kebutuhan bahan baku Program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Zulhas menambahkan, sinergi antara Program MBG dan KDMP juga akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka pasar yang lebih berkelanjutan bagi komoditas pangan lokal.
“Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional,” ungkap dia.
Selain memperkuat produksi pangan, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Menurut Zulhas, produktivitas sektor pangan dalam jangka panjang sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat Program MBG juga mulai memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Pada April 2026, BGN memperkirakan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat mampu menciptakan perputaran dana hingga Rp6 triliun setiap bulan.
BGN menyebut sekitar 70 persen anggaran setiap SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku. Dari jumlah tersebut, sekitar 95 persen berasal dari produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Skema ini diharapkan mampu memperkuat pasar bagi hasil produksi masyarakat sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.(*/ANTARA)
