KabarBaik.co, Surabaya – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mendorong pemerintah daerah memperkuat skema pembiayaan kreatif (creative financing) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat.
Menurut Ibrahim, pembiayaan kreatif dapat menjadi alternatif untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama ketika ruang fiskal pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan.
“Di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat, kapasitas pembiayaan pembangunan daerah menghadapi tantangan sejalan dengan dinamika ruang fiskal dan transfer ke daerah sehingga semakin menegaskan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan di luar APBD,” kata Ibrahim di Surabaya, Rabu (19/8).
Ia menjelaskan, perekonomian Jawa masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang relatif tinggi. Ekonomi Jawa mampu tumbuh 5,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan pertumbuhan ditopang antara lain oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah.
Momentum tersebut, kata Ibrahim, perlu dipertahankan dengan memperkuat investasi sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki peran strategis karena memberikan kontribusi sekitar 29,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa. “Karena itu, perlu terus didorong pengembangan creative financing,” ujarnya.
Ibrahim menyebut sejumlah instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, antara lain pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi dan sukuk daerah, optimalisasi barang milik daerah, hingga skema bauran pembiayaan (blended finance).
Namun, pengembangan berbagai sumber pembiayaan tersebut tetap membutuhkan perencanaan dan tata kelola yang kuat agar tidak menimbulkan risiko terhadap kesinambungan fiskal daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni sebelumnya mengingatkan agar pemanfaatan pembiayaan kreatif dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kesinambungan fiskal, tata kelola yang baik, serta didukung kesiapan proyek.
Menurut Agus, perluasan sumber pembiayaan pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah. Hal itu perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, serta kapasitas kelembagaan.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif Bappenas Novie Andriani mengatakan berbagai skema pembiayaan kreatif pada dasarnya telah tersedia dan dimungkinkan secara regulasi.
Meski demikian, implementasinya di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bappenas terus mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk melalui program peningkatan kemampuan di bidang KPBU.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti menambahkan, pemanfaatan pembiayaan kreatif diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antardaerah.
Skema tersebut juga dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan badan usaha dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah. “Pada akhirnya ini akan mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” kata Yuli.
Penguatan pembiayaan kreatif menjadi salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa Tahun 2026 yang digelar di Surabaya.Rakor tersebut merupakan bagian dari rangkaian forum strategis Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026 yang berfokus pada penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah mendorong daerah tidak hanya bergantung pada APBD dalam membiayai pembangunan, tetapi juga mampu mengembangkan sumber pembiayaan alternatif secara terukur, sehat, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kebutuhan investasi yang semakin besar diharapkan dapat tetap diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang prudent, sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.(*)
