KabarBaik.co – Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang berhasil mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta pada tahun 2025. Keberhasilan ini ditandai dengan seluruh penduduk Bojonegoro yang berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat. Meski demikian, tidak seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan di Bojonegoro berstatus aktif.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, mengungkapkan bahwa tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Bojonegoro saat ini baru mencapai 89,59 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 10,41 persen peserta yang status kepesertaannya nonaktif.
“Seluruh warga Bojonegoro pada 2025 ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, keaktifan statusnya memang belum 100 persen,” ujar Wahyu saat jumpa pers di Javanilla Cafe and Resto, Bojonegoro, Rabu (24/12).
Ia menjelaskan, ke depan BPJS Kesehatan Bojonegoro akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keaktifan peserta, termasuk melakukan penelusuran langsung hingga kunjungan ke rumah warga yang status kepesertaannya nonaktif.
“Kami akan mendorong peserta yang nonaktif agar segera mereaktivasi kepesertaannya. Keaktifan ini sangat penting agar BPJS Kesehatan bisa digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan,” jelasnya.
Menurut Wahyu, status aktif BPJS Kesehatan menjadi krusial karena risiko sakit dapat datang kapan saja. Dengan kepesertaan yang aktif, masyarakat dapat langsung mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.
“Hari datangnya sakit tidak ada di kalender. Maka keaktifan BPJS Kesehatan sangat penting agar ketika dibutuhkan, bisa langsung digunakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wahyu yang merupakan pria asal Surakarta itu juga memaparkan kinerja keuangan BPJS Kesehatan Bojonegoro. Selama periode Januari hingga November 2025, total premi yang diterima tercatat sekitar Rp 900 miliar. Sementara itu, total klaim yang dibayarkan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.
“Terjadi defisit antara penerimaan dan pengeluaran. Namun defisit tersebut ditutup melalui mekanisme subsidi silang secara nasional,” pungkasnya. (*)
