KabarBaik.co, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berencana menarik dana talangan sebesar Rp 786,57 miliar dari pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam Rencana KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diambil bukan karena kas daerah defisit atau kehabisan dana, melainkan sebagai strategi percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Bupati Jember Muhammad Fawait, meluruskan persepsi publik yang menganggap istilah defisit dalam anggaran daerah sebagai tanda keuangan Pemkab sedang bangkrut.
“Defisit dalam APBD itu mekanisme penganggaran yang lumrah. Bukan berarti Jember tidak ada uang. Masih ada sisa anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang bisa dipakai menutupi,” jelas Gus Fawait, sapaannya, Sabtu (1/8) malam.
Ia menjelaskan, Pemkab Jember mengalokasikan dana percepatan pembangunan tersebut ke dalam empat pos utama.
Meliputi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Rp 400 miliar (Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum). Lalu, Dinas Perhubungan Rp 200 miliar (Pengadaan Penerangan Jalan Umum/PJU).
Kemudian, RSUD dr. Soebandi: Rp 130 miliar (Pembangunan gedung baru & alat kesehatan). Serta RSD Balung Rp 56,57 miliar (Pembangunan gedung & penambahan tempat tidur pasien).
Gus Fawait menekankan bahwa pengajuan ini secara teknis administrasi memang berstatus pinjaman daerah, namun secara operasional lebih tepat dipandang sebagai dana talangan.
Alasan utamanya adalah efisiensi biaya pembangunan.
“Membangun infrastruktur di tahun 2027 jauh lebih hemat dibanding menundanya hingga 2028 atau 2030, mengingat inflasi biaya konstruksi,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di RSUD dr. Soebandi dan RSD Balung kerap menembus angka di atas 100 persen. Penambahan ruang serta alat kesehatan mendesak dilakukan agar antrean pasien terurai dan pelayanan medis tetap optimal.
“Proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, terutama tenaga kesehatan (nakes) untuk unit layanan anyar,” ungkapnya.
Pinjaman ini murni bersumber dari kementerian di tingkat pusat, bukan dari lembaga perbankan komersial. Menurut Gus Fawait, tidak semua daerah mendapatkan lampu hijau untuk skema pembiayaan ini. Jember terpilih karena kondisi fiskalnya dinilai sangat sehat.
Indikator Kesehatan Fiskal Jember, Tren pendapatan daerah mengalami kenaikan sekitar 32 persen. Alokasi belanja pegawai masih aman di bawah 30 persen dari total APBD.
Pengembalian dana talangan khusus rumah sakit juga dipastikan tidak mengganggu postur APBD maupun gaji ASN, sebab cicilan nantinya ditutup dari pendapatan operasional layanan kesehatan baru itu sendiri.
Seluruh skema pembiayaan ini sifatnya masih usulan dan sepenuhnya bergantung pada persetujuan DPRD Kabupaten Jember.
“Jika dewan menyetujui, kita eksekusi. Jika tidak disetujui pun tidak masalah, Jember akan tetap membangun sesuai kapasitas anggaran yang ada. Ini murni pilihan politik anggaran untuk kebaikan masyarakat,” pungkasnya.(*)
