KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi mengambil langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Pada Kamis (10/7), Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menandatangani perjanjian pinjam pakai aset dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta. Aset yang dimaksud berupa lahan eks UPT SMPN 30 Sidayu, yang akan disulap menjadi Sekolah Rakyat.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari kerja sama nasional antara Kemensos dan 43 institusi mitra dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden RI: Sekolah Rakyat. Sebuah inisiatif yang menempatkan pendidikan inklusif sebagai jalan utama mengikis ketimpangan sosial.
“Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini. Di Gresik, pembangunan infrastrukturnya sudah berjalan, dan kami targetkan bangunan sekolah rampung akhir Juli. Tahun ajaran 2025/2026 sudah bisa dimulai,” kata Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani, usai meneken kesepakatan.
Langkah ini bukan sekadar administratif. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, penandatanganan tersebut mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah untuk menegakkan keadilan sosial lewat jalur pendidikan.
“Dengan pinjam pakai lahan ini, bapak bupati menunjukkan keseriusannya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Khususnya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin,” ujar Ummi.
Sekolah Rakyat sendiri digagas sebagai ruang pendidikan alternatif yang setara dan inklusif. Program ini menyasar anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, baik karena kondisi ekonomi, geografis, maupun sosial. Di Gresik, pelaksanaannya akan dimulai di Kecamatan Sidayu—wilayah pesisir yang selama ini memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan.
Pemkab Gresik sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi kepada orang tua dan calon siswa. Sosialisasi ini memaparkan teknis pendidikan dan juga menekankan peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen transformasi sosial.(*)