KabarBaik.co– Pemkab Jombang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Hal ini disampaikan Bupati Jombang Warsubi saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Kantor Sekretariat Daerah.
Bupati Warsubi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penggunaan data tunggal berbasis by name, by address, by problem sebagai dasar intervensi program pengentasan kemiskinan.
“Angka kemiskinan di Jombang saat ini sudah turun menjadi 8,36 persen, lebih rendah dari angka Provinsi Jawa Timur (9,50 persen) dan nasional (8,47 persen). Target kita tahun depan adalah 8,04 hingga 8,10 persen, dengan kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Bupati Warsubi, Kamis (16/10).
Strategi Penanggulangan adalah strategi Pentahelix hingga Penguatan Regulasi. Pemkab Jombang merumuskan tiga strategi utama untuk mencapai target tersebut yakni Penguatan regulasi dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, Penggunaan data tunggal kemiskinan, dan pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan pemerintah.
Wakil Bupati Jombang sekaligus Ketua TKPK Gus Salmanudin, menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan didorong oleh beberapa faktor, antara lain inflasi yang terkendali, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,75 persen, serta kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 114,45 per Juli 2025.
“Penyaluran Dana Desa yang tepat sasaran serta program perlindungan sosial juga memberi dampak besar,” jelas Gus Salman.
Program Unggulan: Beasiswa, Petani, Hingga Guru Ngaji
Sejumlah program unggulan juga turut mendukung upaya pengentasan kemiskinan, di antaranya adalah,
– Beasiswa Milenial: Alokasi Rp 1 miliar untuk 30 siswa kurang mampu.
– Gerdu Mapan ‘Ayo Muleh Nggowo Gabah’: Mendorong kemandirian dan peningkatan pendapatan petani.
– Mandor Jalan: Menangani kerusakan jalan ringan hingga menengah demi kelancaran mobilitas ekonomi.
– Insentif Guru Ngaji TPQ: Dinaikkan dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta pada 2026.
Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko menyebut rapat TKPK ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) tahun 2026.
“Kami ingin semua pihak bergerak bersama dengan prinsip 4K: Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi,” tegas Danang.
Wabup Gus Salmanudin menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukanlah sekadar acara seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama lintas sektor.
“Saya akan kawal langsung pelaksanaan hasil rapat ini. Kita akan libatkan semua elemen, termasuk filantropi dan Baznas. Semua pihak harus menyepakati peran konkretnya,” tegasnya. (*)
