KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus memperkuat layanan kesehatan rujukan. Salah satu langkah terbarunya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau langsung progres pembangunan dua gedung baru di Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK) Pare yang akan difokuskan untuk layanan kateterisasi jantung dan ICU.
Kunjungan dilakukan Mas Dhito pada Selasa (17/6). Ia didampingi Direktur RSKK Gatut Rahardjo, serta menyempatkan berinteraksi dengan warga yang tengah memanfaatkan layanan poli sore.
Gedung B dan C yang kini sedang diselesaikan ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dan difungsikan penuh sebagai fasilitas penanganan pasien penyakit berat.
“Insya Allah September nanti, layanan katerisasi jantung sudah bisa dioperasikan untuk wilayah Kediri Raya. Tidak perlu jauh-jauh ke Tulungagung,” ungkap Gatut.
Gedung B terdiri dari empat lantai. Lantai 1 dan 2 akan difungsikan untuk rawat inap pasien kelas 1, lantai 3 untuk ruang VIP, dan lantai 4 akan diisi fasilitas kateterisasi jantung dan ICU jantung.
Sementara Gedung C yang terdiri dari lima lantai akan dilengkapi instalasi sterilisasi sentral (CSSD) dan farmasi di lantai 1, ICU di lantai 2, ruang pemulihan di lantai 3, dan dua lantai atas untuk ruang operasi.
“Untuk ICU saja, ada 18 tempat tidur pasien kritis di Gedung C, ditambah 8 tempat tidur di CVCU Gedung B,” jelas Gatut.
Upaya Mas Dhito untuk mempercepat layanan penyakit jantung juga diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Lima dokter spesialis kini tengah mengikuti pendidikan lanjutan untuk menunjang layanan jantung, kanker, dan penyakit berat lainnya.
Bupati muda yang dikenal responsif ini menegaskan pentingnya membangun rumah sakit rujukan yang siap melayani warga Kediri Raya tanpa perlu dirujuk ke luar kota.
“Kalau RSKK sudah mampu layani kasus jantung dan ICU berat, itu artinya kita semakin siap menyelamatkan nyawa masyarakat dengan lebih cepat,” tegas Mas Dhito dalam keterangannya.
Transformasi layanan di RSKK ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan warga, tapi juga mengurangi beban rujukan antarwilayah yang selama ini memakan waktu dan biaya tinggi.(*)
