KabarBaik.co, Mojokerto – Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa menyoroti masih belum meratanya penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Ia menegaskan, sejumlah aduan masyarakat menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
Menurut Gus Barra, sapaannya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi sinyal perlunya pembenahan serius pada sistem pendataan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kantor Kecamatan Dlanggu, Kamis (23/4).
“Kami sudah menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Hasilnya, memang masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Ini menunjukkan sistem data kita harus diperbaiki secara serius,” ujarnya.
Ia menekankan, pemutakhiran data menjadi kunci karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Data yang tidak akurat berisiko menimbulkan berbagai persoalan sosial, mulai dari lansia terlantar hingga anak putus sekolah.
“Saya minta pemutakhiran data DTSEN dilakukan secara berkala dan berbasis kondisi riil di lapangan. Kita tidak hanya mengejar jumlah penyaluran, tetapi juga ketepatan sasaran,” kata dia.
Albarraa menjelaskan, kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga 4 merupakan prioritas utama penerima bansos. Kelompok ini mencakup 10–40 persen warga dengan tingkat kesejahteraan terendah, berdasarkan indikator pemerintah pusat.
Program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, kata dia, seharusnya menyasar kelompok tersebut. Karena itu, jika masih ada warga dalam kategori tersebut yang belum menerima bantuan, hal itu menjadi indikator adanya kesalahan dalam sistem.
“Cermati masyarakat desil 1 sampai 4 yang belum menerima bansos. Jika layak, segera diusulkan. Jika tidak sesuai, lakukan pembaruan data,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Try Raharjo Murdianto, menjelaskan DTSEN merupakan sistem data terpadu yang mengintegrasikan informasi sosial ekonomi dari berbagai instansi, seperti Kementerian Sosial, BPS, hingga pemerintah daerah.
Menurutnya, DTSEN menjadi bagian dari transisi menuju satu data nasional yang lebih terintegrasi mulai 2025.
“Jika sebelumnya data tersebar dan sering tidak sinkron, melalui DTSEN seluruh data akan disatukan menjadi satu acuan nasional,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui data tersebut belum sepenuhnya akurat sehingga pemutakhiran tetap diperlukan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa dalam proses pembaruan data.
“Kendala di lapangan salah satunya data berbasis by name dan by address. Karena itu, akses data harus melalui mekanisme resmi dan disertai komitmen menjaga kerahasiaan,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah serta para camat se-Kabupaten Mojokerto.(*)
