KabarBaik.co- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Diketahui, Kang Giri–sapaan akrab Sugiri Sancoko–merupakan kader PDI Perjuangan yang telah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11) malam.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menegaskan, partainya menjunjung tinggi independensi KPK serta prinsip asas praduga tidak bersalah bagi siapa pun yang tengah menjalani proses hukum.
“DPD PDI Perjuangan Jatim menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK. Kami mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga ada keputusan hukum tetap dari pengadilan,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Surabaya, Sabtu (8/11).
Said menambahkan, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga integritas sebagaimana amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Karena itu, partai tidak akan melakukan intervensi atau mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. “Sebagaimana arahan Ibu Megawati, kami menjunjung tinggi integritas. PDI Perjuangan tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan,” tegasnya.
Menurut Said, peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kader PDI Perjuangan agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun kepercayaan rakyat. Dia menilai, tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat publik yang harus dihindari oleh setiap pejabat publik.
“Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan melukai amanah yang diberikan. Kami mendukung penuh upaya KPK dalam memberantas korupsi,” kata Said.
Atas nama organisasi, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas keterlibatan kepala daerah mereka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. “Kami memohon maaf kepada seluruh warga Ponorogo karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin,” tutur Said.
Said menegaskan, peristiwa tersebut juga akan dijadikan bahan evaluasi internal partai untuk memperkuat pembinaan kader serta memperbaiki sistem rekrutmen politik, termasuk mekanisme pencalonan kepala daerah agar tidak berbiaya tinggi yang dapat memicu praktik korupsi.
“Kasus ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah, memperkuat pembinaan kader, dan memastikan proses pencalonan kepala daerah tidak membuka peluang bagi praktik korupsi,” pungkas Ketua Badan Anggaran DPR RI itu. (*)
