KabarBaik.co – Car free day (CFD) Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang selama ini menjadi ikon dalam meningkatkan perekonomian UMKM hingga kegiatan olahraga, sempat gaduh dengan dipampangnya banner penolakan terhadap kepanitiaan dan kepengurusan CFD. Plt Camat Pandaan Timbul Wijoyo yang mengetahui hal itu langsung merespons.
Timbul Wijoyo menggelar mediasi bersama tiga pemangku wilayah yang terlibat di dalam urusan CFD, yakni Desa Karangjati, Jogosari, dan Pandaan, beserta panitia CFD, penjual, hingga pengurus Karang Taruna Kecamatan Pandaan.
Tak hanya itu, dalam mediasi yang digelar di Kantor Kecamatan Pandaan tersebut, Plt Camat Pandaan turut mengundang perwakilan dari Dishub, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan.
Dalam tuntutannya warga Jogonalan menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan antara warga dengan panitia CFD di Jogosari. Sekaligus memohon agar kepengurusan dan pelaksanaan CFD dapat direkonstruksi atau ditinjau ulang.
Adanya protes tersebut mengingat susunan kepanitiaan dianggap tidak sesuai dengan struktur panitia awal. Sekaligus kurangnya transparansi terkait pengelolaan keuangan, khususnya dari iuran para pelaku UMKM.
Timbul Wijoyo menyampaikan bahwa adanya CFD dapat meningkatkan perekonomian warga setempat dan jangan sampai diberhentikan hanya karena adanya kepentingan pribadi.
“Car free day menjadi ikon di Kecamatan Pandaan. Jangan sampai berhenti hanya gara-gara persoalan sepele. Bisa dirembuk dan berkolaborasi kepengurusan dari tiga desa yakni Karangjati, Jogosari dan Pandaan agar tidak ada kegaduhan untuk ke depannya,” jelas Timbul Wijoyo.
Sementara itu, Ketua CFD Pandaan, Mas Fadh Triwahyuda merasa senang dengan adanya mediasi yang dilakukan. Panitia diharap instrospeksi diri dan mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan selama 3 tahun tersebut.
“Saya merasa sangat senang dengan adanya mediasi ini dikarenakan kita juga bisa introspeksi dan evaluasi diri selaku panitia dalam mengurus car free day,” tegas Mas Fadh.
Disinggung terkait transparansi keuangan retribusi pedagang, Mas Fadh mengatakan siap untuk mempertanggung jawabkan dan membeber laporan keuangan yang masuk.
“Kalau ini keluhan dari pedagang itu masuk akal, karena retribusi itu dari pedagang. Kalau ini untuk kepentingan pribadi, saya dan para pedagang tidak akan setuju membuka laporan keuangan,” lanjut Mas Fadh. (*)
