KabarBaik.co, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto bergerak merespons gejolak global. Melalui Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah yang digelar di ruang Satya Bina Karya (SBK), Jumat (27/3) siang, Pemkab menyiapkan langkah konkret guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian dunia.
Rapat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memetakan risiko konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang terukur agar dampaknya tidak meluas hingga ke tingkat lokal.
Berdasarkan kajian Bappeda, konflik global yang dipicu serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 berpotensi mengganggu jalur vital Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan tersebut dapat memicu lonjakan harga energi, meningkatkan ketidakpastian geopolitik, serta menekan perekonomian global.
Dampaknya bagi Indonesia pun tidak kecil, mulai dari kenaikan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penurunan investasi dan aktivitas ekspor.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus sigap dan adaptif menghadapi situasi tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, terutama bahan kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Dinamika global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif secara bersama,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Selain itu, Gus Barra juga mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Penyaluran bantuan, termasuk bantuan langsung tunai, harus tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat.
Di sisi lain, efisiensi dan penataan ulang APBD menjadi langkah penting. Pemerintah diminta memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan yang kurang produktif.
Secara sektoral, tekanan diperkirakan akan dirasakan oleh industri pengolahan dan UMKM akibat kenaikan biaya energi dan bahan baku. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya beli, meningkatkan pengangguran, hingga memperbesar angka kemiskinan.
Tak hanya itu, tekanan juga diprediksi terjadi pada belanja pemerintah daerah, termasuk kemungkinan penurunan transfer dari pusat serta pergeseran kebijakan menuju stabilisasi harga dan penguatan bantuan sosial.
Untuk meredam dampak tersebut, Pemkab Mojokerto menekankan penguatan ketahanan pangan melalui pemantauan harga secara berkala dan penguatan rantai pasok. Di saat yang sama, ketahanan energi juga dijaga dengan mendorong efisiensi di berbagai sektor.
“Selain itu, kewaspadaan fiskal menjadi kunci agar kebijakan daerah tetap responsif dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan,” terang Gus Barra.
Menutup arahannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat sinergi dan bergerak cepat dalam menghadapi tantangan global.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat kita jaga di tengah tantangan global,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh perangkat daerah, camat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.(*)
