KabarBaik.co – DPRD Jember menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember harus lebih kreatif untuk menghadapai pemangkasan dana dari pemerintah pusat. Apalagi penurunan ini diproyeksikan mencapai sekitar Rp 270 miliar yang otomatis akan menyusutkan ruang fiskal daerah.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menegaskan bahwa Pemkab dan DPRD harus kreatif menyikapi kondisi ini.
Ia menyebut, meskipun ruang fiskal menyempit, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan prioritas belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada sektor pembangunan.
“Otomatis berkurangnya belanja transfer ini akan memperkecil ruang fiskal. Tapi, kami berkomitmen agar belanja yang menyentuh langsung kepada rakyat, terutama pembangunan, tetap diprioritaskan,” kata Halim pada Selasa (7/10).
Politisi Gerindra itu menyampaikan, penurunan transfer dana ini merupakan kebijakan nasional yang juga dialami hampir seluruh daerah, termasuk kabupaten tetangga seperti Lumajang, Banyuwangi, dan Situbondo.
“Akibat pemotongan ini, proyeksi belanja APBD Jember 2026 diperkirakan turun signifikan, dari sekitar Rp 4,9 triliun tahun sebelumnya menjadi Rp 4,7 triliun. Penurunan ini setara dengan Rp 270 miliar,” ucapnya.
Sebagai konsekuensi dari mempertahankan prioritas pembangunan, Halim menyatakan akan ada pengetatan dan pemotongan besar pada pos belanja lain, khususnya belanja operasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hampir semuanya harus ada pemotongan pada pos belanja operasi,” jelasnya.
Halim menambahkan, saat ini proses pembahasan APBD Tahun 2026 masih berlangsung.
“Tentu kreativitas dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi kunci utama bagi Jember untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keterbatasan fiskal,” pungkas Halim. (*)
