KabarBaik.co, Jember – Ratusan kepala desa dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember mendatangi kantor DPRD Jember, Senin (10/8).
Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, guna menyampaikan aspirasi sekaligus mendukung langkah Pemkab Jember terkait alokasi dana talangan senilai Rp 786 miliar.
Ketua PKDI Meseran, membeberkan bahwa penurunan alokasi Dana Desa (DD) menjadi pemicu utama persoalan ini. Fokus pemerintah pusat pada pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdampak pada terpangkasnya anggaran desa yang semula Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar kini tersisa sekitar Rp 300 jutaan per desa.
Kondisi tersebut membuat aparatur desa kesulitan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar. Menurut Meseran, kebijakan efisiensi ini berimbas langsung pada masyarakat pedesaan lantaran banyaknya jalan rusak, minimnya penerangan jalan, hingga jembatan ambruk yang tak tersentuh perbaikan.
“Kami menyadari keterbatasan anggaran daerah. Namun, alasan keterbatasan tersebut tidak boleh terus berulang setiap kali desa menuntut kepastian pembangunan. Masyarakat desa juga berkontribusi pada pajak dan roda ekonomi daerah,” ujar Kepala Desa Wonoasri tersebut.
Guna mengatasi persoalan ini, para kepala desa menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemkab dan DPRD Jember.
- Keterlibatan Langsung Bupati: Meminta Bupati Jember memimpin percepatan pembangunan desa secara konkret.
- Penentuan Skala Prioritas: Melibatkan pemerintah desa dalam memetakan kebutuhan mendesak di lapangan.
- Kepastian Pelaksanaan: Memberikan kepastian jadwal dan solusi penyelesaian pengerjaan proyek desa.
- Optimalisasi Anggaran: Memaksimalkan seluruh potensi sumber pendanaan yang ada.
- Solusi Alternatif: Mendorong Pemkab dan DPRD mencari skema pembiayaan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan jika anggaran terbatas.
- Pengawasan Legislatif: Meminta DPRD memastikan perangkat daerah aktif mencari jalan keluar dan memfasilitasi dialog langsung bersama Bupati.
Selain enam tuntutan di atas, para kades menyodorkan sejumlah poin desakan konkret, antara lain, perataan pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan di 226 desa. Pengalokasian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberdayaan warga. Penolakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan BGH, serta pengusulan kenaikan anggaran.
Penyerahan operasional ambulans desa secara menyeluruh ke pemerintah desa. Pelibatan pemerintah desa dalam seluruh program strategis kabupaten, seperti Homecare dan ketahanan pangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh poin aspirasi tersebut. Ia membenarkan bahwa penyusutan Dana Desa memukul sektor pembangunan di tingkat tapak, sehingga intervensi anggaran dari Pemkab Jember sangat dibutuhkan.
“Pembangunan desa, terutama akses jalan yang belum terjangkau akibat pemangkasan Dana Desa, memang memerlukan dukungan langsung dari Pemkab dan Bupati,” ungkap Ahmad Halim.
Pihaknya berjanji akan mengawal tuntutan ini bersama jajaran eksekutif demi kepentingan warga desa.(*)
