KabarBaik.co, Jember – Rencana penutupan destinasi wisata Kalijompo oleh Kepala Desa Klungkung, Abdul Gafur, menuai reaksi keras dari pihak pengelola. Kebijakan tersebut dinilai sepihak dan berpotensi mematikan urat nadi perekonomian warga setempat yang menggantungkan hidupnya di sana.
Sebelumnya, Kades Klungkung mempersoalkan keberadaan wisata Kalijompo dengan sejumlah alasan, mulai dari dituding menyebabkan kerusakan jalan, memicu kemacetan, tidak memiliki izin resmi, hingga dianggap tidak memberikan pemasukan bagi kas desa.
Menanggapi rencana penutupan tersebut, pengelola wisata Kalijompo, Zainul Muhtadi, mengaku heran atas sikap tegas sang kades yang seolah-olah menyuarakan keresahan seluruh masyarakat.
“Ini jelas keputusan sepihak. Oknum-oknum tersebut membawa-bawa nama masyarakat, padahal faktanya, warga yang aktif berkegiatan dan mencari nafkah di wisata Kalijompo ini adalah warga sekitar sendiri,” ujar Zainul, Sabtu (11/7).
Zainul meminta pihak pemerintah desa untuk melihat kondisi lapangan dengan kepala dingin. Ia memaparkan bahwa saat ini ada sekitar 16 lapak UMKM yang mempekerjakan 40 orang, ditambah dengan 27 petugas aktif. Total ada lebih dari 60 warga lokal yang menghidupi keluarganya dari perputaran ekonomi di tempat wisata ini.
Terkait tuduhan bahwa wisatawan menjadi biang keladi rusaknya jalan desa, Zainul langsung menepisnya. Menurutnya, kendaraan pengunjung didominasi mobil pribadi yang tidak melebihi kapasitas beban jalan.
“Menurut saya bukan pengunjung yang merusak jalan. Justru truk-truk bermuatan berat seperti pengangkut kayu dan batu yang melintas di sana. Lagi pula, tidak ada bukti konkret kalau kerusakan itu disebabkan oleh wisatawan,” tambahnya.
Mengenai legalitas formal yang dipersoalkan, Zainul membeberkan sejarah awal berdirinya wisata ini yang dirintis bersama anggota DPRD Jember, Nyoman Aribowo, serta sempat mendapat arahan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata saat itu, Bambang Rudianto.
Kala itu, pihak Dinas Pariwisata menyarankan agar operasional wisata berjalan terlebih dahulu demi mendongkrak ekonomi warga, sementara urusan administrasi perizinan bisa diurus secara paralel sembari melihat perkembangan destinasi tersebut ke depan.
Zainul justru menyayangkan sikap kepala desa yang terkesan menutup mata. Pihak pengelola mengaku sudah dua kali melayangkan proposal ke pihak desa untuk berkoordinasi, namun selalu berujung penolakan.
“Kami sudah dua kali mengajukan proposal ke desa, dan dua kali juga pengajuan tanda tangan kami ditolak. Berkas buktinya masih ada dan bisa kami pertanggungjawabkan. Alih-alih membina warganya, kades justru langsung minta ditutup,” katanya.
Sementara untuk urusan kemacetan, pengelola menegaskan bahwa kepadatan kendaraan hanya terjadi pada akhir pekan (weekend). Untuk mengantisipasi hal itu, pihak pengelola secara swadaya telah menerjunkan sekitar 12 petugas di sepanjang jalan untuk mengatur lalu lintas.
Di sisi lain, Zainul mengungkapkan bahwa kepala desa ditengarai sudah dua kali mencoba mengambil alih pengelolaan wisata Kalijompo. Rencana ini ditolak mentah-mentah oleh warga. Warga juga berkaca pada proyek wisata bentukan pemerintah desa sebelumnya yang menggunakan anggaran desa namun justru mangkrak.
“Kalau desa mau mendukung dan bersinergi, kami sangat terbuka,” ungkapnya.
Ketegangan sempat memuncak pada Jumat kemarin ketika kades bersama rombongannya mendatangi lokasi wisata. Saat Zainul dan warga mencoba mengonfirmasi langsung terkait isu penutupan, kepala desa memilih bungkam.
“Seharusnya kita duduk bersama, berdialog secara sehat. Cari tahu dan adu argumen, apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan hati seorang kades terhadap warganya sendiri,” pungkas Zainul.(*)
