KabarBaik.co – Permasalahan petani hingga saat ini masih seperti dahulu. Salah satunya pupuk subsidi yang tidak merata di kalangan petani. Permasalahan ini kemudian dibawa ke wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Pasuruan oleh Tani Merdeka Pasuruan bersama Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Bangil dan LPP NU Pasuruan.
Winaryo Sujono, ketua Tani Merdeka Indonesia menegaskan, pemerintah daerah harus serius mengawal program prioritas bupati berupa merdeka pupuk yang saat ini banyak ketimpangan di kalangan petani padi dan holtikultura. “Jangan sampai petani di holtikultura tidak kebagian pupuk, sementara daerah lain berlebih. Distribusi harus merata, jangan ada kesenjangan,” tegasnya, Rabu (1/10).
Selain pupuk, Winaryo juga menyinggung program santripreneur yang menurutnya harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan. “Pelatihan saja tidak cukup. Harus ada akses modal agar santri bisa benar-benar berwirausaha di bidang pertanian,” jelas Winaryo.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana mengungkapkan, pihaknya sudah menindaklanjuti keluhan persoalan pupuk dengan berkoordinasi bersama PT Pupuk Indonesia dua bulan lalu. Namun, ia juga menyoroti masalah lain yang tak kalah penting, yakni limbah kotoran sapi di wilayah timur Pasuruan.
“Pasuruan timur ini banjir limbah kotoran sapi bisa dikelola jadi pupuk organik, yang nantinya akan bisa diserap petani holtikultura. Kita dorong pertanian organik atau paling tidak go organik itu sudah bagus,” ujar Wardana.
Legislator Gerindra itu juga menyebut Komisi II mendorong pemerintah daerah untuk merancang program riset benih unggulan lokal, sekaligus menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penelitian di bidang pertanian. “Kalau punya benih unggulan sendiri, petani lebih mandiri. Tidak tergantung pada benih dari luar,” jelasnya. (*)
