KabarBaik.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan keberhasilan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dalam menggagalkan berbagai kasus penyelundupan barang ilegal di Indonesia. Keberhasilan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Gedung Administrasi Pelindo Terminal Peti Kemas Surabaya, Rabu (5/2).
Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan menjelaskan bahwa rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan untuk meninjau capaian yang telah diraih dalam 100 hari terakhir. Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, dinilai telah bekerja keras menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencegah kebocoran arus barang selundupan, baik ekspor maupun impor.
“Hasil rapat koordinasi kali ini terdapat lima hal yang disepakati merupakan komitmen bersama untuk terus ditingkatkan di dalam upaya langkah-langkah pemberantasan penyelundupan,” ungkapnya.
Ia merinci, komitmen pertama adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Bea dan Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Imigrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.
“Kemudian yang kedua, pemanfaatan dan penggunaan teknologi modern dan terkini mulai dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan kita, deteksi kita, termasuk tindakan hukum pada spot-spot pelabuhan, bandara, dan perbatasan,” tambahnya.
Selanjutnya, pengawasan di perbatasan serta titik-titik rawan penyelundupan akan diperketat. Patroli bersama juga akan ditingkatkan, disertai dengan kehadiran aparat di titik-titik kritis, termasuk pembentukan satuan tugas intelijen untuk mengantisipasi berbagai modus penyelundupan.
“Sedangkan keempat, peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi tentang bahayanya penyelundupan serta mendorong peran aktif masyarakat di dalam melaporkan dan memberikan informasi terhadap adanya kegiatan-kegiatan ilegal penyelundupan,” terang Budi Gunawan.
Selain itu, penguatan pengawasan internal di kementerian dan lembaga juga menjadi prioritas. Sistem rekrutmen serta pelatihan bagi aparat penegak hukum akan diperbaiki guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.
Pada awal tahun 2025, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan mencatat bahwa nilai barang ilegal yang berhasil diselamatkan mencapai Rp480,7 miliar. Angka ini berasal dari berbagai operasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai, Polri, Kementerian Perdagangan, dan TNI. Selain itu, ada 35 entitas kelompok dan 18 perusahaan yang saat ini dalam proses pendalaman terkait dugaan praktik penyelundupan.
“Jika ditambahkan dengan capaian sebelumnya, maka total yang berhasil diselamatkan senilai Rp4,1 triliun. Dibandingkan dengan total temuan tahun 2024 yang sebesar Rp9,66 triliun, maka dalam 100 hari pertama, desk pekerja telah melakukan pengungkapan yang setara dengan 42,4% dari total penyelundupan dalam satu tahun,” urainya.
Keberhasilan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan guna melindungi perekonomian nasional serta menjaga daya saing industri dalam negeri dari dampak negatif penyelundupan barang ilegal. Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan memastikan kebijakan pencegahan penyelundupan berjalan secara berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah konkret yang telah disepakati, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan optimistis bahwa target untuk menekan angka penyelundupan dapat tercapai, sehingga Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi ancaman perdagangan ilegal. (*)
