KabarBaik.co- Dewan Pers menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menunjukkan perubahan paradigma penting dalam tata kelola institusi. Khususnya, dalam menyikapi kritik publik dan persoalan pers. Keterbukaan tersebut dinilai menjadi fondasi penguatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto memberikan apresiasi sikap Polri yang dinilai semakin adaptif dan responsif terhadap masukan masyarakat. Menurut dia, tidak banyak institusi negara yang bersedia membuka diri terhadap kritik secara terbuka sebagaimana yang kini ditunjukkan Korps Bhayangkara.
’’Kami menyampaikan begini, memang tidak banyak institusi yang rela dikritik. Saya lihat Pak Kapolri dan jajaran, walaupun pedas kritik ini satu hal yang biasa cukup baik dan mudah-mudahan bisa ditiru juga oleh lembaga-lembaga lain,” kata Totok dalam keterangannya seusai audiensi dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran di Jakarta, Rabu (31/12).
Totok mengungkapkan, Dewan Pers telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Kapolri. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Polri akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers apabila menerima pengaduan perkara yang berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik.
’’Hal yang baik yang bisa kami sampaikan adalah bahwa sekarang itu para penyidik di level Polres, bahkan Polda, itu selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers manakala ada kasus yang kira-kira ada unsur wartawannya maka ini bagaimana?” ujar Totok.
Menurut Totok, langkah tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran aparat kepolisian terhadap nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, termasuk perjanjian kerja sama (PKS) antara Kabareskrim Polri dan Dewan Pers tentang penyelesaian persoalan pers.
’’Artinya, Kepolisian menyadari betul apa yang disampaikan dalam MoU antara Dewan Pers dengan Pak Kapolri. Termasuk perjanjian kerja sama antara Kabareskrim dengan Dewan Pers waktu itu, agar setiap persoalan pers itu diselesaikan melalui Dewan Pers,” tuturnya.
Sepanjang tahun 2025, Dewan Pers mencatat hampir 300 permintaan ahli pers untuk dimintai pendapat dalam proses pengusutan perkara. Totok menilai angka tersebut mencerminkan meningkatnya penghormatan Polri terhadap Undang-Undang Pers.
’’Perlu kami sampaikan permintaan ahli pers itu sekarang di Dewan Pers setahun ini hampir 300-an dan sampai hari ini masih ada, tadi kami buka WA (WhatsApp), imasih ada permintaan bagaimana agar ahli pers bisa dihadirkan,” sebut Totok.
Dia menambahkan, peningkatan permintaan tersebut sejalan dengan melonjaknya pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang kini mencapai ribuan laporan. ’’Kami sampaikan apresiasi dalam hal ini, karena memang peningkatan pengaduan masyarakat pun sekarang mencapai angka ribuan di Dewan Pers,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Totok juga mengapresiasi tema besar Polri tahun 2025, yaitu Polri untuk Masyarakat. Menurut dia, tema tersebut mencerminkan semangat baru dalam mengubah paradigma Polri agar semakin dekat dengan masyarakat. “Saya kira, kita patut mengapresiasi, betapapun semua tentu kita harus jaga bersama-sama agar perubahan paradigma itu betul-betul bisa dilaksanakan bersama masyarakat,” tuturnya.
Totok menilai tantangan ke depan akan semakin kompleks. Namun, apabila Polri mampu menjalankan komitmen tersebut secara konsisten, kepercayaan publik diyakini akan terus menguat. ’’Saya kira makin kompleks tantangannya dan kalau Polri bisa melaksanakannya dengan baik, maka Polri akan betul-betul menjadi polisi untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
