KabarBaik.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu menekankan bahwa penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak bisa hanya mengandalkan razia atau penegakan hukum semata. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor dari hulu ke hilir.
Hal ini disampaikan Kepala Dishub Kota Batu, Hendri Suseno, dalam forum koordinasi bersama para pemangku kepentingan yang digelar Rabu (30/7). “Intinya, dalam sinergi dan kolaborasi ini, Dishub dan Polres tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh stakeholder,” ujar Hendri di hadapan perwakilan Organda, Asosiasi Pengusaha Muatan Batu (APMPU), pelaku usaha mikro, serta para sopir angkutan.
Menurut Hendri, forum ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam upaya mencapai target zero ODOL secara nasional. Sebagai kota wisata, lanjut dia, Kota Batu dinilai memiliki urgensi tinggi dalam penanganan ODOL.
Keberadaan truk bermuatan berlebih tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. “Penanganan ODOL bukan hanya soal razia, tapi harus terintegrasi dari sisi regulasi, distribusi logistik, hingga kesejahteraan sopir dan pengusaha angkutan,” imbuh Hendri.
Hendri menyebutkan, salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah belum beroperasinya jembatan timbang di wilayah Kota Batu. Padahal, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk pengawasan muatan kendaraan.
“Jembatan timbang perlu diaktifkan kembali karena banyak pelanggaran yang membahayakan pengguna jalan. Namun sarana kita di Batu masih terbatas,” jelas Hendri. Ia menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan wilayah Malang Raya guna mengoptimalkan pengawasan distribusi logistik lintas kota.
Dishub juga menyoroti bahwa penolakan dari sebagian sopir terhadap kebijakan ODOL bukan disebabkan oleh aturan pusat, melainkan karena belum siapnya fasilitas dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. “Ini bukan soal aturan pusat yang salah. Tapi soal kesiapan bersama dan bagaimana komunikasi antar lembaga bisa lebih solid. Karena itu kita gandeng semua elemen,” tegasnya.
Hendri menyatakan, Dishub Batu mengajak seluruh pihak untuk menyepakati sistem distribusi dan tarif muatan yang adil, agar tidak merugikan pengusaha maupun sopir kecil. Edukasi dan sosialisasi juga akan terus digencarkan agar standar muatan dan regulasi lebih dipahami dan dipatuhi.
Sejumlah peserta forum juga mengusulkan pembentukan regulasi tingkat daerah yang lebih operasional dan sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil dari forum ini nantinya akan dirangkum dan disampaikan kepada Wali Kota Batu, yang berhalangan hadir karena agenda dinas di Jakarta.
“Kami tidak ingin saling bersaing dalam menentukan harga. Tapi mari bersepakat bersama agar ada aturan yang adil dan tidak merugikan semua pihak,” tandasnya. (*)
