KabarBaik.co – Dalam upaya penguatan masyarakat sipil dalam mendorong kesetaraan dan memperkuat demokrasi, menjadi bahasan dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Pusat Studi Gender Universitas Jember pada Rabu (16//7) di Auditorium Gedung Kewirausahaan.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Buana, S.H., M.H., PHD., (Project Manager BASIS-EU SEPAHAM Indonesia), M. Ananto Setiawan (Koordinator Nasional Program YAPPIKA) dan Nurul Hidayah (Ketua Fatayat NU Jember).
Salah satu narasumber, Prof. Mirza Satria menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan.
Ia juga menyoroti tantangan masyarakat sipil di era digital, termasuk isu militerisasi ruang digital, shrinking civic space, serta dominasi negara melalui aparatur regresif yang dapat membatasi ruang kebebasan sipil.
“Mengingat di era digitalisasi saat ini, masyarakat sipil seharusnya bisa merasa aman dalam menyampaikan aspirasinya khususnya melalui media sosial. Teknologi digital seharusnya digunakan untuk menciptakan enabling environment, bukan justru menjadi alat represi”, ujarnya.
Ia berharap, melalui program BASIS dapat menjembatani menumbuhkan kesadaran publik terutama di kalangan muda, untuk bisa memperkuat integrasi perjuangan masyarakat sipil serta membersamai gerakan sosial politik guna mendorong perubahan nyata melalui upaya hukum maupun non hukum.
Sementara itu, Ketua Fatayat NU Jember Nurul Hidayah mengatakan, pentingnya peran perempuan dalam demokrasi dan ruang publik.
“Saya mewakili organisasi Fatayat NU merasa bahwa demokrasi dan kesetaraan ini perlu digapai bersama. Karena hal tersebut masih menjadi tantangan tersendiri bagi SDM di akar rumput, khususnya bagi perempuan dimana hak atas dirinya masih kecil. Bahkan, untuk terlibat dalam kegiatan organisasi pun perempuan masih harus mendapat izin dari suami mereka,” ungkapnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan membuka kesadaran bersama masyarakat sipil untuk saling berkolaborasi dalam isu-isu demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari inisiatif penguatan masyarakat sipil yang didukung Pusat Studi Gender Unej bersama dengan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) dalam mendukung demokrasi yang inklusif di Indonesia. (*)
