KabarBaik.co – Tahun depan, desa-desa di Kabupaten Gresik harus lebih berhitung dalam menyusun rencana pembangunan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik Abu Hassan, mengungkapkan bahwa Dana Desa (DD) tahun 2026 akan berkurang sebesar Rp 40 miliar dari total Rp 311 miliar pada tahun sebelumnya.
“Kalau dibagi rata, satu desa bisa berkurang sekitar 100 sampai 125 juta,” katanya saat peresmian gudang produksi kerajinan keranjang ikan dan Green House di Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan, Rabu (29/10). Acara itu merupakan bagian dari program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan dana tersebut adalah dampak dari adanya pengurangan dana transfer pusat ke daerah yang mencapai Rp 539 miliar pada tahun 2026. Kondisi ini, ujar Abu Hasan, bukan hanya dialami Gresik, tetapi juga beberapa daerah lain seperti Surabaya dan Lamongan.
Dampak berantai dari pemangkasan dana transfer ke daerah itu akan terasa langsung di tingkat desa. Anggaran yang biasanya digunakan untuk pembangunan fisik, kini harus dipilah dengan lebih hati-hati.
Abu Hassan meminta agar desa tidak memaksakan proyek infrastruktur baru, melainkan memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar warga.
“Kalau misalkan tidak ada uang buat bangun, ya jangan bangun dulu di tahun 2026. Prioritaskan pada pemberdayaan masyarakatnya. Stuntingnya bagaimana, posyandunya bagaimana, BLT dan Dana Desa tetap harus diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kepala desa dan BPD mampu menyusun strategi agar program sosial tetap berjalan. “Intinya hak-hak masyarakat yang merupakan hak dasar penduduk desa harus tetap disalurkan dengan baik,” tambahnya.
Selain Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) juga turut terpangkas. Abu Hasan menjelaskan, ADD yang pada 2025 mencapai Rp 172 miliar diperkirakan akan berkurang hingga Rp 80 miliar di tahun berikutnya. Meski begitu, ia memastikan bahwa penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa yang ada didalam ADD tidak akan terdampak.
“Pak bupati, pak wakil bupati, dan tim anggaran berupaya agar Siltap-nya panjenengan tetap dan sama seperti tahun 2025,” kata Abu Hasan menenangkan para perangkat desa yang hadir.
Peringatan itu menjadi tanda bagi desa-desa di Gresik untuk mulai menyesuaikan arah kebijakan anggaran tahun depan. Ia mengatakan bahwa di tahun 2026 adalah tahun yang penuh akan goncangan. “tahun 2026 adalah tahun-tahun yang penuh dengan guncangan,” ujarnya.(*)
