KabarBaik.co – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mulai bergabung dengan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam rangkaian acara retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung sejak 21 Februari 2025 itu diikuti oleh ratusan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, wali kota dari berbagai wilayah.
Retreat ini dirancang untuk membentuk pemimpin daerah yang disiplin, sederhana, dan mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif. Bagi Gus Yani, sapaan bupati Gresik, kesempatan ini menjadi ajang menimba ilmu baru, terutama terkait efisiensi anggaran dan strategi pembangunan.
“Kami sudah menerapkan efisiensi anggaran dan menyusun program prioritas. Ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar Proyek Strategis Nasional bisa berjalan optimal,” ujar Gus Yani, Kamis (27/2).
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.
“Banyak hal yang kami pelajari, termasuk cara melihat potensi daerah dengan lebih luas. Ini penting agar pembangunan di Gresik semakin terarah dan berkelanjutan,” tandasnya.
Tak hanya mendapatkan materi dari instruktur Akmil, para peserta retreat juga diberi kesempatan untuk berjejaring dengan kepala daerah lain. Hal ini dinilai Gus Yani sebagai keuntungan tersendiri, mengingat banyak daerah memiliki tantangan yang serupa dalam pembangunan.
“Kami bisa saling berbagi strategi dan pengalaman dalam memimpin daerah. Ini menjadi modal penting untuk terus membangun Gresik agar lebih maju,” pungkasnya.
Retret kepemimpinan di Akmil Magelang bukan sekadar ajang pelatihan, tetapi juga momentum bagi para kepala daerah untuk memperkuat visi dan strategi dalam membangun wilayah masing-masing.
Dengan bekal ilmu kepemimpinan, efisiensi anggaran, serta jejaring yang semakin luas, Gus Yani optimistis dapat membawa Gresik ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.
Ke depan, ia berencana menerapkan berbagai pembelajaran dari retret tersebut dalam kebijakan daerah, memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan nasional. (*)
