KabarBaik.co – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banyuwangi mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah yang diusulkan oleh eksekutif. Dalam nota pengantar yang disampaikan Bupati Banyuwangi, disebutkan bahwa Raperda ini bertujuan menjadikan inovasi sebagai kebijakan sistemik, bukan sekadar inisiatif individual.
Selain itu, Raperda diharapkan dapat membangun ekosistem inovasi yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, serta mengatur mekanisme evaluasi, penghargaan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil inovasi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Ketua Pansus I DPRD Banyuwangi, Yayuk Bannar Sri Pangayom, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar beberapa kali rapat kerja, baik internal maupun bersama pihak eksekutif, guna memperkaya materi pembahasan Raperda tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada anggota dewan dan pemangku kepentingan terkait latar belakang, tujuan, dan urgensi pembentukan Raperda Inovasi Daerah.
“Pengayaan materi atau draf merupakan langkah awal dalam pembahasan Raperda untuk memastikan bahwa regulasi ini didasarkan pada analisis yang kuat, memenuhi persyaratan hukum, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Yayuk.
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, dalam proses pembahasan, masih terdapat perbedaan pandangan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi.
Menurutnya, Bappeda mengusulkan agar ketentuan sanksi dimasukkan dalam Raperda, sementara Bagian Hukum berpendapat klausul tersebut tidak perlu dicantumkan berdasarkan hasil fasilitasi dari Kementerian.
“Untuk sementara pembahasan Raperda inovasi daerah ditunda sambil menunggu kesepahaman antara Bagian Hukum dan Bappeda terkait ketentuan sanksi,” ujar Yayuk.
Ia menambahkan, poin penting dalam Raperda ini adalah adanya landasan hukum bagi para pelaku inovasi, baik di lingkungan perangkat daerah, DPRD, pemerintahan desa, maupun masyarakat umum.
