KabarBaik.co – DPRD mengingatkan Pemkab Pasuruan terkait percepatan perencanaan dan pelaksanaan proyek sejak awal tahun. Hal tersebut dinilai sebagai kunci pembangunan, terutama untuk program yang sudah tercantum dalam APBD dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Hal itu ditekankan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat Samsul Hidayat. Menurutnya, pekerjaan fisik di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga diharapkan sudah mulai berjalan sejak triwulan pertama.
Menurut Samsul, pelaksanaan proyek yang dikerjakan mulai awal tahun sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya akan lebih efektif dan tidak terburu-buru waktu dan kondisi cuaca. “Perencanaan yang sudah masuk APBD itu idealnya langsung running di awal tahun anggaran, apalagi yang menyangkut pelayanan publik, triwulan pertama sudah harus jalan,” tegas Samsul, Senin (11/1).
Samsul menyoroti pola pelaksanaan proyek fisik yang selama ini kerap dikerjakan mendekati akhir tahun anggaran. Kebiasaan tersebut dinilai tidak efektif karena waktu pengerjaan menjadi terlalu singkat dan sering terkendala faktor cuaca.
“Di akhir tahun biasanya hujan, waktunya mepet. Akhirnya kualitas pekerjaan rawan tidak maksimal. Tahun ini harapannya persiapan bisa lebih proper, baik untuk pemeliharaan maupun pembangunan,” ujarnya.
Selain soal waktu pelaksanaan, Samsul juga menyinggung lemahnya pengawasan di lapangan. Berdasarkan temuan DPRD, dari sekitar 30 titik proyek yang dipantau, hampir tidak pernah dijumpai pengawas berada di lokasi pekerjaan.
“Ini jadi catatan serius. Kalau tidak ada pengawas di lapangan, pemerintah daerah juga dirugikan. Minimal dengan adanya pengawas, pelaksana benar-benar menjalankan tugas sesuai spesifikasi,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menilai masih lemahnya koordinasi antar instansi, khususnya antara dinas teknis dan pihak lalu lintas saat proyek berjalan. Akibatnya pengaturan arus kendaraan di sekitar lokasi pekerjaan sering tidak optimal dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
“Kami melihat di beberapa lokasi belum ada sinkronisasi antara dinas dengan pengaturan lalu lintas. Ini harus dibenahi agar pekerjaan berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” tandasnya.
DPRD Kabupaten Pasuruan, lanjut Samsul, akan terus mendorong perbaikan pola perencanaan, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan proyek di tahun anggaran berjalan lebih tertib, efektif, dan berkualitas. (*)
