KabarBaik.co, Jember – Ketergantungan tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Jember terhadap klaim BPJS Kesehatan dinilai sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan.
DPRD Jember memperingatkan adanya risiko fiskal yang mengintai jika pihak manajemen rumah sakit tidak segera melakukan diversifikasi pendapatan.
Anggota Komisi D DPRD Jember Achmad Dhafir Syah menyoroti fakta bahwa sebagian besar pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik pemerintah masih didominasi oleh klaim BPJS. Bahkan, kontribusinya disinyalir mencapai lebih dari separuh total pendapatan layanan.
“Kalau sumber terbesarnya hanya dari BPJS, artinya rumah sakit ini masih sangat bergantung. Jangan sampai rumah sakit daerah hanya ‘menyusu’ pada sistem itu tanpa kemandirian yang kuat,” ujar Dhafir, Jumat (20/2).
Menurut politisi PKS tersebut, program Universal Health Coverage (UHC) memang sukses meningkatkan volume pasien. Namun, hal ini menciptakan struktur pendapatan yang tidak sehat karena minimnya variasi segmen pasien.
Data menunjukkan angka yang cukup kontras, segmen pasien unum hanya menyumbang sekitar 9 persen dari total pendapatan, sedangkan BPJS: Mendominasi mayoritas pendapatan layanan.
“Harus ada inovasi layanan dan peningkatan kualitas agar segmen non-BPJS atau pasien umum meningkat. Jangan hanya pasrah mengandalkan klaim yang bersumber dari premi APBD,” tegasnya.
Dhafir mengingatkan bahwa ketergantungan ini menciptakan kerentanan finansial. Jika kemampuan fiskal daerah melemah dan berdampak pada kelancaran pembayaran premi BPJS, maka arus kas (cash flow) rumah sakit akan langsung terganggu.
Selain faktor internal, RSUD kini juga menghadapi tekanan eksternal dari rumah sakit swasta yang kian agresif memoles fasilitas dan layanan premium.
“Jika tidak ada pembenahan kualitas, segmen menengah ke atas akan terus lari ke swasta. Ini bukan sekadar soal angka di atas kertas, tapi soal keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan publik kita,” tutupnya. (*)
