KabarBaik.co – DPRD Jember mendesak Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk mengevaluasi kembali pemenang lelang proyek yang melakukan penawaran di bawah 80 persen dari nilai pagu.
Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan UKPBJ dan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) untuk mempertanyakan soal penawaran lelang.
“Saat ini sudah ada 27 pemenang lelang, dan sebagian di antaranya menawar di bawah batas 80 persen. Padahal, kami menekankan agar penawaran minimal adalah 80 persen atau di atasnya,” kata Ardi, Rabu (8/10).
Legislator Gerindra itu menegaskan, permintaan evaluasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas pekerjaan dan memastikan pembangunan di Jember menjadi lebih baik.
“Kami meminta agar dilakukan evaluasi kembali terkait pemenang lelang yang lolos meskipun menawar di bawah 80 persen,” paparnya.
Ia menambahkan, terdapat aturan bagi lembaga teknis (PPK) untuk meninjau ulang pemenang lelang di bawah 80 persen berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).
“Berdasarkan aturan UKPBJ sesuai Perpres, ada kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lembaga teknis untuk melakukan review ulang. Bila ada kekurangan, bisa disampaikan kembali ke UKPBJ,” tegasnya.
Komisi C juga meminta DPUBMSDA segera mempercepat proses pemilihan pemenang lelang dan pengerjaan proyek.
Pihaknya memperingatkan agar rekanan yang memiliki catatan hitam tidak diloloskan.
“Kami berkaca pada proyek multiyears kemarin, di mana pekerjaan belum setahun sudah banyak yang rusak,” ungkap Ardi.
Ia menambahkan bahwa waktu pengerjaan proyek infrastruktur sangat mendesak, mengingat sisa waktu kurang dari dua bulan dan saat ini sudah memasuki musim penghujan yang dapat memengaruhi kualitas hasil pekerjaan. (*)
