KabarBaik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan selaku legislatif menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (TA) 2024, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Sabtu (3/8).
Tanggapan yang disampaikan melalui tujuh fraksi DPRD ini merupakan tindak lanjut atas usulan Raperda perubahan APBD 2024 yang disampaikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Kamis (1/8) lalu.
Perubahan APBD tahun 2024 pada pendapatan daerah gang mengalami peningkatan sebanyak 2,31 persen dari proyeksi APBD murni atau setara dengan Rp 3,546 trilyun mendapat sambutan baik dari ketujuh fraksi.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), merasa sudah sepantasnya untuk mengalami kenaikan. Sehingga, beberapa komponen juga bisa meningkatkan pendapatan daerah,” ujar juru bicara Fraksi PKB Nur Hasyim.
Meski demikian, Hasyim berharap ada peningkatan dan optimalisasi pada pendapatan asli daerah (PAD). Seperti yang diutarakan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Suhartono menilai, pendapatan daerah Kabupaten Lamongan saat ini masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat, sehingga apabila terjadi ketidak stabilan penerimaan negara hal ini akan berpengaruh pada keuangan daerah. Diharapkan adanya langkah-langkah strategis penggalian potensi untuk pendapatan daerah dengan memperhatikan kewenangan dan UU.
Sedangkan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hamzah Fansuri mengatakan, perlu adanya adanya pemisahan proporsi hasil pengelolaan daerh dalam BUMD (badan usaha milik daerah) yang kontribusinya melalui setoran deviden, agar dapat mendongkrak PAD.
Sementara, anggaran belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp 3,493 triliun, atau naik 0,22 persen dari pagu belanja daerah sebelum perubahan. Ketujuh fraksi berpendapat anggaran tersebut agar dapat dioptimalkan untuk diberbagai sektor mulai dari bidang ekonomi untuk penguatan koperasi dan UMKM. Bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Bidang kesehatan, untuk layanan kesehatan dan sarana prasarana.
Bidang pertanian untuk pemerataan dan peningkatkan bantuan sarana prasarana produksi pertanian. Bidang pengairan, normalisasi waduk, rawa dan embung. Serta, utamanya bidang pekerjaan umum/infrastruktur untuk mempercepat peningkatan, pembangunan, dan perawatan jalan poros. (*)
