KabarBaik.co – Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyoroti masih adanya ego sektoral antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam menangani persoalan sampah di sungai. Ia menilai, tumpang tindih kewenangan membuat persoalan klasik ini tak kunjung selesai.
Menurut Nasih, dua dinas tersebut seharusnya berjalan beriringan dan tidak saling melempar tanggung jawab.
“Kalau yang di sungai dianggap urusan PU, sedangkan yang di darat DLHK, maka sampai kapan pun tidak akan selesai. Harusnya duduk bersama dan kerja bareng,” ujar Nasih, Kamis (6/11).
Nasih menjelaskan penanganan sampah di Sidoarjo tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan rutin pengangkutan atau pengerukan. Diperlukan sinergi antar instansi agar aliran sungai tidak menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga secara liar.
Nasih juga mengkritik rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia mencontohkan, masih banyak ditemukan warga yang membuang barang besar seperti kasur dan perabot rumah tangga ke sungai.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi mentalitas yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi antar dinas, DPRD juga mendorong Pemkab Sidoarjo untuk menegakkan aturan secara tegas terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Menurutnya, operasi yustisi dan sanksi administratif perlu dilakukan secara berkala agar ada efek jera.
Nasih menambahkan kawasan perumahan, pasar, dan industri juga harus menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri.
“Jangan semua diserahkan ke pemerintah. Harus ada tanggung jawab dari pengelola kawasan agar sampah tidak menumpuk di TPA,” kata politisi asal PKB itu.
Data dari UPT TPA Griyo Mulyo Jabon menunjukkan setiap bulan TPA tersebut menampung antara 1.700 hingga 1.800 ton sampah. Angka ini, kata Nasih, menjadi bukti bahwa pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat belum berjalan optimal.
Untuk menekan volume sampah tersebut, DPRD mendorong setiap desa segera memiliki peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan sampah.
“Kalau diatur dari bawah, kesadaran itu akan terbentuk lebih kuat. DLHK perlu mendorong hal ini,” ucapnya.
Menjelang musim penghujan, Nasih juga memperingatkan potensi banjir akibat tumpukan sampah di aliran sungai. Ia meminta DLHK dan PU membentuk tim gabungan untuk membersihkan titik-titik rawan sekaligus melakukan pengawasan.
“Kalau semua pihak bisa berkolaborasi dengan konsisten, persoalan sampah bisa ditangani lebih cepat. Sidoarjo harus menuju konsep zero waste yang nyata, bukan hanya slogan,” pungkasnya. (*)
