KabarBaik.co – DPRD Sidoarjo kembali menyoroti persoalan banjir yang terjadi di berbagai titik wilayah Kota Delta seiring meningkatnya curah hujan. Aduan masyarakat terus berdatangan dan menjadi perhatian serius para wakil rakyat.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan terpisah-pisah. Ia meminta seluruh dinas terkait, khususnya PUBM-SDA, bersinergi dalam menjalankan program pengendalian banjir.
“Kami harap setiap program penanggulangan banjir bisa saling bersinergi agar masalah ini dapat diatasi,” ujar Abdillah Nasih, Sabtu (15/11).
Ia juga meminta Bappeda menyusun masterplan penanganan banjir yang terintegrasi dengan RDTR setiap kecamatan. Menurutnya, penyelarasan dokumen perencanaan ini penting agar pembangunan tata ruang tidak saling tumpang tindih.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, menilai normalisasi sungai saja tidak cukup.
“Kalau hanya normalisasi sungai dan avur, rasanya sulit mengatasi banjir. Faktanya setiap tahun tetap terjadi,” ujarnya.
Choirul menegaskan bahwa posisi Sidoarjo sebagai wilayah delta membuat air kiriman dari daerah lain ikut masuk dan memperberat situasi. Saat air laut pasang, pompa air pun tidak maksimal bekerja.
Ia meminta Pemkab membuat terobosan baru seperti pembangunan area resapan dan embung.
“Kasihan masyarakat, aktivitas ekonomi dan sosial mandek karena banjir ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sidoarjo M. Ainur Rahman memastikan masterplan penanganan banjir sudah disusun dan dikoordinasikan lintas instansi.
“Hal teknis sudah kami sampaikan karena ini menyangkut kewenangan antar pemerintah,” jelasnya.
Ainur menegaskan bahwa masterplan tersebut merupakan arahan dari Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana yang harus diwujudkan.
Tahun 2026, penanganan akan disinergikan dengan desa melalui program BKK.
Ia berharap kolaborasi mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah pusat bisa menjadi solusi yang lebih terstruktur dalam mengurangi banjir di Sidoarjo. (*)
