KabarBaik.co, Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memberikan apresiasi tinggi terhadap gerak cepat Pemkot Surabaya dalam meluncurkan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini dinilai sebagai terobosan krusial untuk memastikan seluruh warga Surabaya terdata dengan akurat demi pemerataan program bantuan.
Yona menekankan pentingnya akses online yang kini disediakan Pemkot. Menurutnya, inovasi ini memudahkan warga untuk secara mandiri memastikan apakah nama mereka sudah masuk dalam basis data.
“Ini langkah yang perlu kami apresiasi. Fungsi DTSEN ini sangat penting agar warga bisa memastikan diri mendapatkan program bantuan. Kita tidak ingin kendala pendataan di masa lalu terulang kembali,” ujar Yona saat memberikan keterangan kepada media, Kamis (19/2).
Komitmen Klaster Premium dan Asosiasi Pengembang
Dalam proses pendataannya, Yona mengakui sempat ada fenomena penolakan dari pihak pengelola perumahan atau klaster mewah terhadap tim survei. Namun, setelah dilakukan diskusi dan edukasi langsung di lapangan, pihak pengelola akhirnya membuka diri.
Yona menegaskan bahwa pendataan ini bersifat wajib bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada warga dengan tingkat ekonomi rendah (desil 1-5).
“DTSEN ini bukan hanya untuk desil lima ke bawah. Faktanya, warga desil lima ke atas pun membutuhkan ini, terutama untuk kebutuhan bersifat privat seperti urusan perbankan dan administrasi lainnya. Pemahaman inilah yang terus kita edukasikan ke pengembang,” jelasnya.
Ia juga mengimbau asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk bersinergi dan membuka pintu seluas-luasnya bagi tim survei Pemkot Surabaya.
Target Rampung 31 Maret
DPRD Kota Surabaya berharap target besar Pemkot untuk merampungkan pendataan 181.867 KK yang belum ditemukan dapat tercapai pada 31 Maret mendatang.
“Harapan kami, pada 31 Maret nanti data tersebut benar-benar bisa ditemukan. Meskipun mungkin ada potensi minor atau ketidaksempurnaan kecil di lapangan, yang terpenting jumlahnya tidak signifikan dan program tetap berjalan lancar,” pungkas Yona. (*)
