KabarBaik.co, Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i mempertanyakan data kinerja Pemkot Surabaya selama setahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Imam menilai sejumlah angka yang dipublikasikan tak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan.
Kritik tersebut disampaikan dalam FGD ‘Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?’ yang digelar ForWan Surabaya di Aria Centra Hotel, Kamis (5/2).
“Kalau data yang disampaikan berbeda dengan kenyataan di lapangan, wajar publik sulit percaya. Padahal data itu sumber utama kebijakan. Kalau sumbernya keliru, kebijakannya juga berisiko keliru,” kata Imam.
Politisi NasDem itu juga menyoroti fenomena warga yang lebih memilih mengadu ke figur tertentu di luar mekanisme resmi pemerintahan. Menurutnya, ini alarm serius bagi Pemkot dan DPRD.
“Seharusnya warga datang ke Pemkot atau DPRD. Kalau sekarang sedikit-sedikit larinya ke Cak Ji, berarti ada masalah dalam penyelesaian persoalan di sistem resmi. Ini kritik keras juga untuk kami di DPRD,” ujarnya.
Imam juga menilai transparansi indikator kinerja utama masih lemah. Ia menyoroti absennya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam paparan resmi.
“IPM itu indikator pokok. Kalau tidak ditulis, publik patut bertanya, apakah IPM turun? Kalau turun, kenapa tidak disampaikan?” katanya.
Ia juga mengkritik pola komunikasi yang dinilai selektif. Saat indeks integritas dan pengawasan antikorupsi tinggi, rilis digencarkan. Namun ketika nilainya turun, publikasi menghilang.
“Keberhasilan dirilis besar-besaran, tapi ketika indeks turun tidak ada rilis. Ini pola pencitraan, bukan transparansi,” tegasnya.
Menurut Imam, pola semacam itu berbahaya karena menutup ruang evaluasi publik. Pemerintah, kata dia, justru harus jujur menyampaikan kekurangan.
Dalam isu stunting, Imam mempertanyakan klaim penurunan angka tanpa penjelasan metodologis.
“Penurunan itu karena anaknya sembuh atau karena sudah lewat usia lima tahun dan otomatis keluar dari data? Ini harus dibuka, jangan sekadar klaim,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada tekanan terhadap media yang kritis. “Kalau ada media menulis kritis lalu ditelepon, disuruh take down, itu pelanggaran serius kebebasan pers. Kritik berbasis data itu vitamin demokrasi,” katanya.
Di sektor pendidikan, ia menyoroti kekurangan sekitar 1.800 guru, terutama guru Bimbingan Konseling (BK). “Bullying itu nyata dan sering terjadi di keluarga miskin. Guru BK itu kebutuhan khusus, tidak bisa diganti program umum tanpa penguatan kapasitas,” ujarnya.
Imam bahkan mencontohkan anak dari keluarga miskin yang berhenti TK karena malu menunggak iuran Rp 100 ribu per bulan. Baginya, fakta itu menguji klaim Surabaya sebagai kota ramah anak.
Pada sektor sosial, Imam mengkritik klaim penurunan angka kemiskinan yang dinilainya belum tentu identik dengan peningkatan kesejahteraan.
“Bisa jadi bukan orangnya yang sejahtera, tapi datanya yang dicoret,” katanya.
Di sisi lain, Imam juga menyoroti penggunaan data tunggal berbasis kriteria BPS yang berpotensi mengeluarkan warga miskin hanya karena persoalan administratif, seperti perbedaan alamat KTP dan domisili.
“Mereka pindah kontrakan karena cari yang lebih murah, tapi sulit urus pindah alamat. Akhirnya dicoret dari data miskin, bantuan putus, dan hidupnya justru makin berat,” jelasnya.
Imam menegaskan kesalahan pendataan berdampak sistemik karena digunakan lintas kementerian. Ia mendesak Pemkot lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan capaian maupun kekurangan.
“Kota ini memang bagus, tapi bukan tanpa masalah. Menutup-nutupi data justru menjauhkan kita dari solusi,” pungkasnya. (*)
