KabarBaik.co, Gresik – Sore itu Arip Kurniawan duduk di pelataran balai nelayan Bale Laok, Desa Kramat, Mengare, Gresik. Matanya nanar memandang laut lepas di depannya. Laut yang selama ini telah menghidupi keluarganya.
Tak ada niat dari pria yang akrab disapa Wawan tersebut untuk melaut sore itu.
“Belum waktunya,” katanya.
Sambil mengehela napas, Wawan bersuara lirih. “Melaut sekarang sudah tidak seperti dulu lagi,” katanya.
Saat ditanya kenapa, bapak dua anak itu menjawab singkat. “Dapat Rp 50 ribu saja udah bersyukur sekarang,” tukasnya.
Dari jawaban singkat itu, Wawan kemudian bercerita panjang. Sejak kecil, ia sudah melaut, membantu bapaknya yang memang seorang nelayan. Riak ombak adalah temannya, sementara angin laut adalah napasnya.
Wawan masih mengingat bagaimana dulu, kegembiraan selalu hadir saat perahu ditambatkan usai melaut. Ikan, udang, dan rajungan yang berlimpah langsung diserahkan ke pengepul yang kemudian menyodorkan lembar demi lembar rupiah yang membuat ia dan bapaknya bisa tidur pulas dengan senyum mengembang.
Kini, memori itu hanya menjadi kenangan yang sulit untuk terwujud lagi. Karena kenyataannya, Wawan dan nelayan lain di kawasan Mengare kini hanya bisa sekadar bertahan hidup dari melaut, dan tak bisa lagi berbicara soal untung.
“Dulu bisa bawa Rp 200-300 ribu. Kalau ramai bisa Rp 500 ribu, lebih gede dari orang pabrik,” kenang Wawan.
Wawan bercerita mulai seretnya tangkapan dimulai saat ada aktivitas reklamasi di pesisir utara Gresik. Pengurukan laut tersebut rupanya berpengaruh terhadap habitat atau ekosistem yang menjadi ladang nelayan mencari hasil tangkapannya.
Dari situlah derita nelayan dimulai. Hasil tangkapan tidak seperti dulu lagi. Secara perlahan, penghasilan para nelayan mulai tergerus.
Ikan, udang, dan rajungan yang biasanya berlimpah, kini enggan tinggal di kawasan tersebut lagi. Reklamasi yang semakin melebar hingga saat ini terus menambah penderitaan nelayan.
“Dulu paling sedikit 10 kg rajungan. Itu kadang nggak dihitung karena bisa lebih dari itu. Tapi sekarang 5 kg aja udah bagus,” lanjut Wawan.
Hal senada juga dikatakan oleh Suhaeri, ayah Wawan. Pria yang sudah makan asam garam dalam hal melaut ini bisa membandingkan secara nyata periode dulu dan sekarang dalam hidupnya.
Dulu ia bisa membiayai tiga anaknya dari hasil melaut hingga semua anaknya lulus pesantren. Saat itu tak perlu ada kekhawatiran yang berlebih, melaut dekat dan hasil tangkapan membuat perahunya padat.
“Kalau sekarang kalau cari di dekat-dekat situ ya ada, tapi percuma, hasilnya gak seberapa. Sudah pindah semua rajungannya,” kata Suhaeri.
Suhaeri saat ini hanya bisa pasrah meski tetap berusaha. Kini, ia dan nelayan lain harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Dengan perahu kecilnya, ia harus menuju ke perairan Madura.
Namun perairan Madura, kata Suhaeri, juga tak semenjanjikan perairan Mengare. Jarak yang lebih jauh otomatis menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Padahal hasil tangkapan juga tak seberapa. Belum lagi risiko yang mengintai sewaktu-waktu.
“Kami ini menggunakan perahu kecil. Jadi kami nggak berani ke laut lepas yang ombaknya tinggi. Kami hanya di pinggir-pinggir saja,” tandas Suhaeri.
Derita yang dialami Wawan dan Suhaeri, bisa jadi juga menimpa para nelayan lain. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Pemkab Gresik luas perairan Gresik mencapai 5.773,80 km² dengan panjang pantai lebih kurang 140 km.
Sementara jumlah nelayan di Kabupaten Gresik, menurut Data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) yang diterbitkan KKP per Maret 2026 mencapai 8.149 orang.
Mereka tinggal di wilayah pesisir Kecamatan Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, Panceng serta Tambak dan Sangkapura Bawean.
Bahkan derita nelayan dampak perubahan ekosistem kemungkinan juga dirasakan nelayan di luar Gresik. Di wilayah Provinsi Jawa Timur maupun pesisir Nusantara.
Data jumlah nelayan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, total jumlah nelayan se-Indonesia mencapai 3.228.209 orang pada tahun 2024.
Sorotan Pemerhati Lingkungan
Direktur Eksekutif Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation), Prigi Arisandi, melayangkan kritik tajam terhadap masifnya proyek reklamasi pesisir, terlebih peruntukannya bagi kawasan industri.
Menurut Prigi, mengubah perairan menjadi daratan beton bukan sekadar ekspansi ekonomi, melainkan bentuk “penggusuran paksa” terhadap ekosistem laut yang berdampak langsung pada hancurnya ekonomi nelayan tradisional.
Dalam keterangannya, peraih penghargaan Goldman Environmental Prize ini menegaskan bahwa ada hubungan kausalitas yang tak terbantahkan antara reklamasi dan hilangnya stok ikan secara permanen di suatu wilayah.
Kehilangan ‘Rahim’ Kelautan
Prigi menjelaskan bahwa wilayah pesisir yang sering menjadi target pengurukan—seperti hutan mangrove dan padang lamun—adalah “rahim” bagi keberlanjutan laut.
“Pesisir itu adalah nursery ground atau tempat pembesaran benih ikan dan udang. Ketika kawasan ini ditimbun untuk pabrik atau pelabuhan industri, kita sebenarnya sedang menghancurkan masa depan laut kita. Tanpa habitat pesisir, siklus hidup ikan terputus. Jangan heran kalau nelayan pulang dengan tangan hampa,” tegas alumnus Biologi Unair itu.
Sedimentasi dan Racun yang Tak Terlihat
Lebih lanjut, Prigi menyoroti bahwa dampak reklamasi tidak berhenti setelah proses pengurukan selesai. Operasional industri di atas lahan reklamasi sering kali membawa ancaman polusi yang lebih besar.
Lumpur dan Kekeruhan: Proses pengerukan (dredging) menyebabkan air menjadi keruh secara ekstrem, yang menurut Prigi, “mencekik” insang ikan dan membunuh terumbu karang.
Logam Berat: Industri yang berdiri di pinggir pantai memiliki risiko tinggi melepaskan limbah cair yang mengandung logam berat. “Ikan tidak akan bertahan di air yang beracun atau suhunya berubah akibat limbah pendingin mesin pabrik,” tambahnya.
Efek Domino bagi Nelayan Kecil
Dampak paling nyata terlihat pada nasib nelayan yang kapalnya berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT). Prigi melihat adanya ketidakadilan ruang yang sangat nyata.
“Reklamasi ini menciptakan privatisasi ruang laut. Area yang dulu menjadi wilayah tangkap bebas nelayan, kini menjadi area terbatas milik industri. Nelayan kecil terpaksa melaut lebih jauh ke tengah dengan risiko keselamatan lebih besar dan biaya BBM yang membengkak. Ini adalah pemiskinan struktural atas nama pembangunan,” ujar Prigi.
Seruan untuk Audit Lingkungan
Menutup pernyataannya, Prigi mendesak pemerintah untuk melakukan audit lingkungan yang transparan terhadap setiap proyek reklamasi. Dia mengingatkan bahwa keberlanjutan fungsi ekologis laut jauh lebih berharga daripada nilai investasi industri jangka pendek.
“Kita tidak bisa makan semen. Jika pesisir kita terus diprivatisasi dan dirusak, kita tidak hanya kehilangan ikan, tapi kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa maritim,” pungkasnya.(*)
