OLEH: H. SUPARDI HARDY*)
PENYELENGGARAAN ibadah haji Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak lagi sekadar melakukan perbaikan tambal sulam, melainkan menghadirkan reformasi menyeluruh yang menyentuh akar persoalan haji. Yakni, antrean panjang, risiko kesehatan jemaah yang tinggi, serta ketergantungan struktural pada sistem non-permanen di Tanah Suci. Melalui kombinasi diplomasi internasional, kebijakan kesehatan berbasis data, dan visi pembangunan infrastruktur jangka panjang, arah baru penyelenggaraan haji Indonesia kini semakin jelas dan terukur.
Terobosan fundamental antara lain tampak dari keberhasilan diplomasi dalam mengamankan kuota haji yang bersifat permanen. Dengan total kuota haji reguler mencapai lebih dari 203.320 jemaah, paling banyak sedunia, pemerintah dapat memastikan dan menata ulang masa tunggu yang di sejumlah daerah telah melampaui 30 tahun. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah, belakangan telah mengatur soal masa tunggu itu menjadi lebih berkeadilan dengan proporsionalitas menjadi rata-rata paling lama sekitar 26 tahun.
Karena itu, pada musim haji tahun 2026, beberapa provinsi mendapatkan tambahan kuota yang signifikan. Terutama di provinsi-provinsi dengan daftar tunggu terpanjang, seperti Jawa Timur yang kini memperoleh alokasi hingga 42.409 jemaah. Yang membedakan kebijakan ini dari pola lama adalah pendekatan alokasinya. Kuota tidak lagi dibagi secara rata, melainkan berdasarkan model perhitungan ilmiah yang mempertimbangkan panjang antrean di setiap wilayah. Hasilnya adalah pemerataan waktu tunggu antar-daerah yang lebih adil dan rasional.
Kebijakan tersebut diperkuat dengan afirmasi khusus bagi jemaah lanjut usia. Negara hadir memastikan bahwa mereka yang telah menunggu puluhan tahun tidak lagi terhalang oleh usia. Di saat yang sama, afirmasi lansia juga berfungsi sebagai mekanisme pembersihan antrean reguler secara efektif, sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara sistemik oleh seluruh calon jemaah.
Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Arab Saudi
Perubahan arah kebijakan ini mendapatkan resonansi kuat di tingkat internasional, khususnya dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) memberikan atensi khusus terhadap Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Dalam kerangka besar Vision 2030, Arab Saudi menempatkan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji dan umrah sebagai sektor strategis, baik dari sisi layanan publik, ekonomi, maupun diplomasi global. Indonesia dipandang sebagai mitra kunci dalam visi tersebut, mengingat besarnya kontribusi jemaah Indonesia terhadap ekosistem haji setiap tahun.
Atensi ini tercermin dalam respons positif otoritas Saudi terhadap gagasan pembangunan Kampung Haji Indonesia. Proyek tersebut sejalan dengan agenda Saudi untuk menata ulang kawasan Makkah dan Madinah secara lebih terencana, modern, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah. Kepemilikan aset permanen oleh Indonesia dinilai tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia, tetapi juga mempermudah koordinasi operasional, pengawasan standar keselamatan, serta integrasi sistem layanan dengan otoritas Saudi. Dalam perspektif Riyadh, Kampung Haji Indonesia berpotensi menjadi model kolaborasi negara pengirim jemaah dengan pemerintah Saudi dalam menciptakan ekosistem haji yang efisien, tertib, dan berkelanjutan.
Modernisasi besar-besaran di Tanah Suci yang digerakkan oleh MBS menjadi fondasi penting dari transformasi global penyelenggaraan haji. Melalui agenda Vision 2030, Arab Saudi melakukan investasi masif pada infrastruktur fisik dan digital untuk mengelola arus jutaan jemaah dari berbagai negara secara lebih aman dan manusiawi. Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pembangunan jalur pejalan kaki bertingkat, terowongan khusus jemaah, serta penguatan sistem transportasi massal seperti Haramain High Speed Railway dan pengembangan kawasan Mina–Arafah–Muzdalifah, dirancang untuk mengurangi kepadatan ekstrem yang selama ini menjadi faktor risiko keselamatan.
Di sisi teknologi, Saudi menerapkan transformasi digital berskala besar dalam layanan haji. Sistem smart hajj diperkenalkan melalui kartu dan gelang digital yang terhubung dengan data identitas, kesehatan, dan akomodasi jemaah. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dimanfaatkan untuk memantau kepadatan massa secara real-time, mengatur pergerakan jemaah, serta mempercepat respons darurat medis. Digitalisasi visa, imigrasi, dan layanan kesehatan lintas bahasa turut mempermudah jemaah dari berbagai negara, mengurangi ketergantungan pada proses manual, dan menekan risiko disorientasi, terutama bagi jemaah lanjut usia.
Pendekatan modern ini mencerminkan pergeseran paradigma Saudi dalam memandang haji: bukan semata ritual keagamaan tahunan, melainkan layanan publik global dengan standar keselamatan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pengirim jemaah dalam jumlah besar, melainkan sebagai mitra strategis dalam transformasi penyelenggaraan haji dunia. Dengan karakter jemaah Indonesia yang relatif tertib dan memiliki tradisi pembinaan manasik yang kuat, peningkatan kualitas layanan terhadap jemaah Indonesia diyakini memberi efek demonstratif bagi negara-negara lain.
Seiring percepatan keberangkatan, pemerintah Indonesia melakukan lompatan besar dalam aspek perlindungan kesehatan jemaah. Penegakan istita’ah kesehatan kini diterapkan secara jauh lebih ketat dan berlapis. Reformasi ini berangkat dari fakta yang tidak bisa diabaikan. Yakni, tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada musim haji 2023 tercatat 775 jemaah wafat. Pada 2024, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 461 jemaah wafat, dan pada penyelenggaraan haji 2025, tren pengendalian menunjukkan perbaikan meskipun tantangan pada fase puncak ibadah tetap besar.
Mayoritas kasus wafat disebabkan oleh komorbiditas dan kondisi fisik yang tidak siap menghadapi tekanan ekstrem ibadah haji. Karena itu, kebijakan istita’ah kesehatan yang baru bukanlah bentuk pembatasan, melainkan perlindungan jiwa, sejalan dengan prinsip hifdzun nafs. Mulai alokasi kuota 2026, setiap calon jemaah wajib menjalani pemeriksaan kesehatan komprehensif oleh tim dokter spesialis untuk menilai kesiapan fisik dan mental. Jemaah yang tidak memenuhi syarat istita’ah, tidak diperkenankan berangkat. Dengan demikian, negara memastikan bahwa yang menuju Tanah Suci adalah mereka yang benar-benar siap.
Visi jangka panjang pemerintah diwujudkan melalui proyek prestisius pembangunan Kampung Haji Indonesia (Indonesian Hajj Village), yang merupakan terobosan infrastruktur paling ambisius dalam sejarah penyelenggaraan haji nasional. Pemerintah menargetkan kepemilikan aset permanen berupa tanah dan bangunan di Makkah atau Madinah. Secara ekonomi, langkah ini akan mengakhiri ketergantungan pada sistem sewa tahunan yang fluktuatif dan mahal, sekaligus menjamin efisiensi biaya serta stabilitas kualitas layanan dari tahun ke tahun.
Lebih dari sekadar hunian, Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai pusat logistik terintegrasi. Distribusi katering dengan standar gizi terukur dapat dikelola secara terpusat, memastikan asupan energi jemaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah yang berat. Inovasi logistik ini menjadi elemen penting dalam menjaga kesehatan dan stamina jemaah secara menyeluruh.
Modernisasi penyelenggaraan haji juga diperkuat melalui digitalisasi administrasi. Integrasi sistem e-Hajj dengan bank syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadirkan proses yang lebih transparan dan efisien. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), yang saat ini rata-rata dibayar jemaah sekitar Rp 54,1 juta per orang, dapat dilakukan secara real-time. Digitalisasi ini memangkas birokrasi manual, mempercepat verifikasi dokumen, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan nilai manfaat dana haji.
Tantangan Transisi dan Integrasi
Meski demikian, transformasi besar ini tidak berjalan tanpa tantangan. Perubahan struktur kelembagaan dari Kementerian Agama (Kemenag) yang telah lama memiliki jaringan hingga tingkat desa menuju pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), berpotensi memunculkan kendala institusional. Tantangannya terletak pada integrasi fungsi lapangan, terutama dalam pembinaan jemaah, manasik, dan verifikasi awal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memilih pendekatan hibrida yang realistis. Kemenhaj difokuskan pada perumusan kebijakan strategis, diplomasi kuota, serta pengelolaan aset di Tanah Suci, sementara jaringan Kanwil dan Kantor Kemenag di daerah ditransformasikan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sistem e-Hajj yang terintegrasi penuh menjadi jembatan digital, memastikan seluruh data jemaah mengalir tanpa hambatan birokrasi dan pelayanan di tingkat akar rumput tetap terjaga.
Era baru penyelenggaraan haji ini menandai pergeseran paradigma. Dari pengelolaan tahunan yang reaktif menuju tata kelola jangka panjang yang strategis, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan serta martabat jemaah. Jika konsistensi kebijakan ini terjaga, Indonesia tidak hanya akan mempercepat antrean dan menekan risiko kematian, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membentuk standar baru pelayanan haji global yang adil, modern, dan berkelanjutan. (*)
—
*) SUPARDI HARDY, Direktur Utama KabarBaik.co
