KabarBaik.co – Maraknya kerusuhan yang terjadi di negeri ini membuat Aktivis 98 Jatim angkat bicara. Mereka menilai eskalasi politik nasional yang terus meningkat berpotensi mengganggu stabilitas Indonesia apabila tidak segera ditangani dengan bijak.
Aktivis 98 Jatim menggelar konferensi pers di Jalan Tunjungan depan Hotel Majapahit Surabaya, Senin (1/9), untuk menyampaikan pandangan mereka. Dalam kesempatan itu, mereka menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sejatinya adalah hak yang dilindungi undang-undang.
Namun, belakangan aksi-aksi tersebut justru berkembang menjadi kerusuhan, pembakaran, hingga penjarahan yang meluas ke sejumlah kota, termasuk Surabaya.
Trio Marpaung, salah satu tokoh Aktivis 98 Jatim, menyebut eskalasi ini tak lepas dari adanya upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba menunggangi isu-isu yang awalnya murni berasal dari aspirasi rakyat.
“Awalnya isu tentang bubarkan DPR, tapi setelah insiden tewasnya ojol bernama Affan, situasi berkembang liar, bahkan memunculkan permusuhan,” ujarnya.
Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tidak pernah dilarang pemerintah karena dilindungi undang-undang. Hanya saja, ia menegaskan bahwa aksi massa semestinya benar-benar berangkat dari isu strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Trio memberi contoh, isu strategis yang layak diangkat dalam unjuk rasa antara lain menyangkut harga sembako, kenaikan pajak, atau besarnya tunjangan DPR yang sangat kontras dengan kondisi rakyat bawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Lebih jauh, Trio menilai aksi unjuk rasa idealnya lahir dari diskusi panjang dan kajian mendalam, bukan gerakan sporadis atau sekadar ikut-ikutan. Dengan begitu, demonstrasi bisa lebih terarah, memiliki makna, serta tujuan yang jelas.
“Kalau hanya mengikuti arus tanpa perencanaan, ujungnya rawan ditunggangi dan keluar dari substansi awal,” tegasnya. Ia pun menekankan perlunya kesadaran bersama agar aspirasi rakyat tetap dijaga kesuciannya.
Dalam kesempatan itu, Aktivis 98 Jatim juga menyuarakan seruan moral melalui sepuluh tuntutan. Seruan ini disebut sebagai respons atas keresahan masyarakat sekaligus bentuk evaluasi terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.
Adapun sepuluh tuntutan tersebut di antaranya: segera sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, jatuhkan hukuman mati bagi koruptor, batalkan kenaikan pajak dan turunkan harga sembako, tolak kekerasan aparat dalam menangani demo, reshuffle kabinet yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden, ganti Kapolri, ganti Menteri Dalam Negeri, ganti Menteri Keuangan, tolak vandalisme dan penjarahan yang merugikan rakyat, serta melawan kaum “serakahnomics” yang menumpuk keuntungan pribadi di tengah penderitaan rakyat.(*)
