KabarBaik.co – Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Kabupaten Jember memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terkait rendahnya serapan anggaran tahun 2025.
Hal ini menjadi perhatian serius dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember, Edi Cahyo Purnomo menyampaikan bahwa serapan anggaran daerah hingga pertengahan Desember 2025 dinilai masih sangat minim. Berdasarkan data per 19 Desember, angka serapan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
FPDIP menyoroti pernyataan Menteri Keuangan mengenai besarnya dana daerah yang masih mengendap di bank. Secara nasional, angka tersebut mencapai Rp 233 triliun. Di Jember sendiri, serapan anggaran pada bulan September lalu bahkan dilaporkan baru menyentuh angka 50 persen.
“Ini menjadi kritik dan dorongan kami kepada pemerintah daerah. Serapan yang rendah ini berdampak langsung pada penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Edi, Jumat (2/1).
Menurutnya, keterlambatan serapan anggaran ini sangat berisiko bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Jember.
Pemerintah pusat sebelumnya telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 200 triliun melalui sektor perbankan untuk mendorong permodalan UMKM. Namun, jika pemerintah daerah tidak lincah dalam menyerap anggaran APBD untuk program pendukung, maka pelaku UMKM dikhawatirkan akan kesulitan.
“Kalau dukungan dari pemerintah daerah rendah, para pelaku UMKM bisa kesulitan mengembalikan pinjaman modal tersebut karena ekosistem ekonomi di daerah tidak bergerak maksimal akibat anggaran yang mengendap,” tambahnya.
Selain masalah serapan, FPDIP juga menyoroti pola pelaksanaan proyek infrastruktur yang selalu menumpuk di akhir tahun (Triwulan IV). Dampaknya, kualitas pembangunan seperti pavinisasi, perbaikan jalan, hingga pembangunan gedung dinilai kurang maksimal.
“Banyak pekerjaan yang dipaksakan di akhir tahun sehingga kualitasnya tidak sesuai harapan. Bahkan, ada beberapa pekerjaan yang sudah memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) tapi belum bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Jember agar di tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan sudah mulai dicicil sejak awal tahun atau maksimal pada Triwulan II.
“Hal ini diperlukan agar sirkulasi anggaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lebih awal dan kualitas bangunan lebih terjaga,” tutup Edi. (*)
