KabarBaik.co – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik kompak menyoroti pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Sorotan itu tertuang dalam pandangan umum tujuh fraksi di legislatif.
Pandangan umum fraksi tersebut telah dibacakan pada rapat paripurna DPRD Gresik, Senin (8/7) kemarin. Dan seluruh fraksi kompak menyoal perihal pengelolaan anggaran daerah tahun 2023 yang memicu beban anggaran di tahun 2024.
Untuk diketahui, pada laporan pelaksanaan APBD 2023 yang telah dibacakan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, terdapat defisit sebesar Rp 2,24 miliar. Rinciannya, realisasi pendapatan 2023 sebesar Rp 3,416 triliun dan realisasi belanja daerah (Desember 2023) sebesar Rp 3,418 triliun.
Defisit Rp 2,24 miliar tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, terdapat beban kewajiban pemerintah pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 281 miliar. Ini yang menuai sorotan dewan.
Juri bicara Fraksi PKB DPRD Gresik Hudaifah menyatakan kinerja pendapatan tahun 2023 biasa-biasa saja. Padahal, investasi yang masuk di Kabupaten Gresik terbaik di Jawa Timur namun tidak berimbas terhadap pendapatan. Pemerintah masih ketergantungan dengan pendapatan transfer.
“Setelah mencermati penyampaian laporan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, FPKB berpendapat bahwa semua angka yang disajikan memberi petunjuk akan kondisi yang memprihatinkan, tidaklah menggembirakan dari sisi kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Perlu langkah yang cepat dan terarah untuk mengembalikan agar APBD menjadi sehat tidak dalam tekanan pendapatan yang berakibat realisasi belanja menjadi tidak ada kepastian, di APBD tahun 2024 dan APBD yang akan datang.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat Suberi menyampaikan terkait pelaksanaan APBD 2023 yang tidak terlaksanakan pembayaran, disepakati tuntas di pertengahan tahun 2024. “Komitmen tinggi selesaikan (pembayaran, red) Juli 2024,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik Muhammad Nasir Cholil. Pihaknya menyapaikan keprihatinan terhadap OPD-OPD yang kurang maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada 2023.
Nasdem meminta OPD untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 dengan harapan sisa pembayaran belanja 2023 dapat terselesaikan pada bulan Juli 2024.
Begitu juga disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Gresik Khomsatun. Setelah meneliti dan mengkaji laporan pelaksanaan APBD 2023, pihaknya memandang bahwa pelaksanaan APBD 2023 telah tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan opini dari BPK RI atas laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Akan tetapi, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan sebagai upaya untuk memperbaiki beberapa kekurangan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pihaknya melihat bahwa masih ada beberapa pelaksanaan APBD 2023 masih banyak kurang bayar yang sesuai kesepakatan dan bayar 2024. Pemkab diminta melaporkan progresnya.
Ketua Fraksi Gerindra Lutfi Dhawam menjelaskan, pemerintah harus memastikan progres pembayaran tersebut dan apakah bisa dibayarkan. “Sesuai kesepakatan kekurangan bayar pada APBD 2023 harus diselesaikan pada APBD 2024. Kami mempertanyakan sudah sejauh mana dan apakah bisa dibayar,” tukas politisi asal Pulau Bawean.(*)
