KabarBaik.co, Jember – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jember mendesak pihak terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menyusul insiden dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa siswa dan guru di SMPN 1 Umbulsari.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jember Ikbal Wilda Fardana menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menekankan pentingnya SPPG untuk memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan, kebersihan, dan standar gizi.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian di SMPN 1 Umbulsari. SPPG perlu memperketat dan lebih memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, serta keseimbangan gizinya,” ujar Ikbal, Jumat (6/2).
Ia menilai, secara struktur SPPG sebenarnya sudah memiliki tenaga ahli yang lengkap, termasuk ahli gizi. Namun, aspek kebersihan tetap menjadi poin krusial yang tidak boleh diabaikan karena berdampak langsung pada kepercayaan penerima manfaat.
“Jika kejadian ini terus berulang, dampaknya akan merembet ke SPPG lain. Siswa bisa mengalami trauma. Contohnya di SMPN 1 Umbulsari, mual dan diare yang dialami siswa dan guru tentu membuat mereka takut untuk mengonsumsi MBG lagi,” jelasnya.
Saat ini, pihak SMPN 1 Umbulsari telah menghentikan sementara distribusi MBG untuk menghindari kejadian serupa dan memberikan waktu bagi siswa untuk pulih dari trauma.
Pihaknya menyarankan agar pihak sekolah melakukan pengecekan atau sampling terlebih dahulu saat makanan tiba, sebelum dibagikan ke siswa. Mengingat porsi yang dimasak sangat besar, ketelitian ekstra dalam proses pengolahan mutlak diperlukan.
“Harus ada sanksi tegas. Bisa berupa penggantian makanan, pengembalian anggaran karena ini menggunakan dana negara, hingga sanksi ekstrem berupa pencabutan izin jika pelanggarannya dinilai berat. Kalau tidak ada sanksi, masalah ini akan disepelekan, apalagi kejadian serupa sudah terjadi berulang kali di SPPG yang berbeda,” tegas Ikbal.
Ia berharap insiden ini menjadi pelajaran berharga, mengingat ke depannya program MBG tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga ibu hamil.
“Kita semua mendukung program ini karena tujuannya bagus. Namun, pelaksanaannya di lapangan harus diperhatikan secara detail. Jangan sampai niat baik ini justru berdampak buruk bagi kesehatan penerimanya,” tutup Ikbal. (*)
