KabarBaik.co – Puluhan sopir ambulans desa di Jember tidak menerima gaji sejak diberlakukannya UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jember, Ahmad Helmi Lukman mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait status sopir ambulans desa.
“Kami patuh pada aturan Menpan-RB dan juga BKN. Dan juga Pansus DPRD soal non ASN,” ujar Helmi, Selasa (19/8).
Ia menjelaskan, untuk masalah sopir ambulans tersebut sekarang masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember tentang non ASN.
“Sebab driver mobil ambulans kan juga tidak masuk dalam formasi ASN, baik PPPK ataupun CPNS,” katanya.
Solusi sementara, lanjut Helmi, mereka akan digaji melalui BLUD Pukesmas tempat para sopir ambulans bertugas.
“Tapi untuk tahun ini kami akan selesaikan mulai Juli hingga Desember 2025. Sementara untuk tahun berikutnya, akan kami tempelkan ke Puskesmas untuk honornya,” terangya.
“Untuk besaran honor nantinya tidak akan sama. Sebab hal itu tergantung kekuatan masing -masing Puskesmas. Dan penggajiannya tergantung dari kemampuan pendapatan dari masing-masing puskesmas,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsih Khoris mendorong Dinkes memerintahkan Puskesmas agar segera membuat kontrak ulang terhadap sopir ambulans supaya mereka bisa digaji.
“Walupun besarannya tidak sama seperti gaji awal. Karena memang tidak ada regulasi menggaji mereka,” kata politisi PKB itu.
Sebetulnya anggaran untuk honor sopir ambulans ada di Dinkes Jember. Namun tidak bisa dicairkan karena dasar hukumnya tidak ada.
“Sementara mereka tidak mau berhenti, makanya kami minta Dinkes menginstruksikan semua Puskemas membuat kontrak ulang terhadap sopir ambulans dengan skema outsourcing,” ujarnya. (*)
