KabarBaik.co – Dalam upaya menghijaukan Kabupaten Gresik, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat memberlakukan Gerakan Saji Sapo (Satu Jiwa Satu Pohon). Langkah ini merupakan implementasi nyata Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2024.
Dalam regulasi ini, mewajibkan penanaman pohon bagi sejumlah pihak. Termasuk CPNS, calon PPPK, PNS yang menerima kenaikan pangkat, serta individu atau badan yang mengajukan IMB/PBG dan dokumen lingkungan.
Menurut Kepala DLH Gresik Sri Subaidah, peraturan ini efektif berlaku sejak 24 Januari 2025 dan akan terus dijalankan di tahun-tahun mendatang. “InsyaAllah peraturan ini akan dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari rencana meningkatkan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik,” ujarnya, Senin (27/1).
Penanaman pohon dapat dilakukan di berbagai lokasi yang sudah ditentukan oleh DLH Gresik. Seperti ruang terbuka hijau, kebun, lahan di sekitar sumber air, kawasan rawan bencana, hingga tempat-tempat lain yang telah ditetapkan DLH.
Jenis tanaman pun disesuaikan dengan lokasi penanaman. Misalnya, pohon trembesi, angsana, mohani, atau tanaman lokal lain dapat ditanam di kawasan hutan kota dan jalur hijau tepi jalan. Sementara di pekarangan atau kebun, tanaman berbuah menjadi pilihan yang direkomendasikan.
DLH juga memberikan panduan lengkap tentang jenis tanaman dan alur penanaman, yang bisa diakses melalui situs resmi DLH Gresik dan akun Instagram resmi DLH Gresik.
Sebagai bentuk penegakan aturan, sanksi tegas akan diterapkan bagi yang tidak mematuhi kewajiban ini. “Bagi CPNS, calon PPPK, atau PNS yang tidak menanam pohon, akan ada penundaan keputusan perekrutan atau kenaikan pangkat oleh BKPSDM hingga kewajiban mereka terpenuhi,” tegas Sri Subaidah.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah daerah dengan dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan ruang terbuka hijau dan mengatasi dampak perubahan iklim. Melalui Gerakan Saji Sapo, DLH berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. (*)
