KabarBaik.co- Sejak Jumat (7/1) lalu, pucuk pimpinan Perum Bulog mendadak berganti lagi. Kini, posisi direktur utama (Dirut) salah satu BUMN itu dipercayakan kepada Novi Helmy Prasetya. Ia merupakan perwira tinggi TNI aktif berpangkat Mayjen atau jenderal bintang dua. Sebelumnya, menjabat sebagai Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.
Novi lahir di Bangkalan, Pulau Madura, Jatim, 10 November 1971. Alumnus Akademi Militer 1993, Korps Infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sebelum menjadi Aster Panglima TNI, ia menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad.
Novi diangkat menjadi Dirut Bulog melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bernomor: SK-30/MBU/02/2025. Dia menggantikan Wahyu Suparyono, yang baru diangkat pada 10 September 2024. Artinya, Wahyu hanya menduduki kursi Dirut Bulog tidak sampai 6 bulan.
Sejak Menteri BUMN dijabat Erick Thohir, kursi Dirut Bulog sudah beberapa kali mengalami pergantian. Di awal Erick menjabat sebagai Menteri BUMN mulai 2019, Dirut Bulog dijabat Budi Waseso alias Buwas. Ia adalah perwira tinggi Polri. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai kepala BNN dan Kabareskrim.
Buwas menempati kursi Dirut Bulog sejak 27 April 2018. Kemudian, pada 1 Desember 2023, Erick mencopotnya. Buwas digantikan Bayu Krisnamurthi, yang berlatarberlakang guru besar IPB. Juga, pernah menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk. Di era Dirut Bulog dijabat Buwas, Bayu menjabat ketua Dewan Pengawas Bulog.
Belum genap setahun menjabat, Bayu dicopot dan digantikan Wahyu Suparyono pada 10 September 2024. Wahyu adalah mantan Dirut ASABRI. Ia tercatat pernah menjadi Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Wahyu juga merupakan orang lama di Bulog. Sebelumnya, pernah menjadi direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik Bulog, direktur SDM dan Umum Bulog.
Selain Wahyu, pada perombakan terakhir di Bulog ini, Erick juga memberhentikan Iryanto Hutagaol dari kursi direktur Keuangan Bulog. Kini, posisi direktur Keuangan digantikan oleh Hendra Susanto.
Lantas, mengapa posisi Dirut Bulog berganti? Erick pun buka suara. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/2). Erick menyebut pergantian direksi merupakan bentuk penyegaran, demi mencapai target penyerapan gabah dan beras. “Ya, tentu penyegaran harus dilakukan. Memang kan penugasan yang diberikan ini harus bisa lakukan kita secara maksimal. Jadi review-review ini kita jalankan,” kata Erick.
Menurut Erick, penyerapan Bulog terhadap gabah dan beras produksi dalam negeri belum maksimal. Karena itu, dia menyatakan perlu dilakukan penyegaran demi memastikan penyerapannya maksimal. “Dari data-data serapannya masih kecil. Ya perlu ada penyegaran. Dan perlu semua supporting system untuk memastikan penugasan ini maksimal. Karena yang terpenting jangan sampai dengan sekarang kita menuju swasembada beras, yang selama ini kita impor, akhirnya serapannya tidak maksimal,” paparnya,.
Namun, Menteri yang juga ketua umum PSSI itu enggan mengomentaro soal penunjukan perwira tinggi TNI aktif sebagai Dirut Bulog.
Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Hariyanto memberikan penjelasan tentang penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog tersebut. “Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” katanya kepada awak media di Jakarta, Senin (10/2).
Menurut dia, Novi Helmy ditunjuk sebagai Dirut Bulog lantaran dianggap memiliki pengalaman di bidang pembinaan Babinsa serta memiliki jaringan yang luas. Pengalaman itu dianggap dapat mempermudah Bulog dalam menjalankan program ketahanan pangan nasional. Kebijakan itu juga disetujui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut, setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” ujar Hariyanto.
Dengan penunjukan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog, lanjut dia, TNI berharap jajarannya dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. “TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional,” katanya.
Sebelumnya, soal serapan gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) itu menjadi sorotan. Termasuk dari Kementeria Pertanian (Kementan) yang sempat mengeluhkan masih rendahnya harga gabah petani. Belum sesuai HPP. Berdasarkan SK Badan Pangan Nasional, per tanggal 15 Januari 2025, HPP gabah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Namun, praktik di lapangan, harga pembelian gabah masih cukup jauh dari angka HPP.
Tak pelak, harapan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan menetapkan HPP sebesar Rp 6.500 itu baru sebatas manis di lembar SK. Praktiknya belum optimal. Saat menerima kunjungan anggota Komisi B DPRD Jatim, Minggu (9/2), Wamentan Sudaryono pun meminta para anggota dewan ikut serta mengawasi serapan harga gabah itu agar sesuai HPP. Bila tidak sesuai, bisa dilaporkan ke Kementsn.
Nah, bisa jadi bagian dari pengawalan kebijakan serapan gabah agar sesuai HPP, pemerintah memberikan penugasan khusus kepada seorang perwira TNI aktif berlatar belakang Kopassus. Sebab, seperti diketahui, swasembada pangan merupakan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketua umum Gerindra itu ingin kemandirian pangan bisa terwujud. Tidak lagi impor dan impor terus
Bahkan, belakangan swasembada pangan itu ditargetkan tidak sampa 4-5 tahun ke depan. Dari laporan kementerian terkait kepada Presiden, Indonesia bisa swasembada pangan lebih cepat. Cukup dua tahun. Benarkah? Semoga. (*)
